Taput, MISTAR.ID
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan Darmonagoro selaku Ketua Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur pimpin Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke XIV di Sekretariat Apkasi, Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav 86, Jakarta, Jumat (8/7/22).
Adapun rapat ini merupakan tindak lanjut pembahasan rapat yang diselenggarakan pada 18 Juni 2022 lalu di Bogor tentang dampak negatif pengalihan kewenangan di Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Dampak negatif yang ditimbulkan dengan tidak diberikannya kewenangan di bidang Minerba kepada pemerintah kabupaten/kota antara lain, bertambahnya beban Pemkab dalam menanggulangi dampak negatif dari pertambangan mineral dan batubara tanpa diberi kewenangan dalam menerbitkan izin.
Baca juga:Â Pengusaha Tambang Lokal Dairi Keluhkan Kebijakan Pemkab Soal Pemanfaatan Potensi Daerah
“Tidak adanya kewenangan daerah mengakibatkan bertambahnya tambang ilegal dan sulit bagi Pemkab untuk ikut pencegahan kerusakan ekosistem dan mengontrol di wilayah pertambangan,” kata dia.
Dalam rapat tersebut turut hadir M Ryaas Rasyid (Penasehat Apkasi), Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang, Herman N Suparman Anggota KPPOD (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah), Bupati Bone Bolango H Hanim Pou, serta perwakilan pemerintah daerah. (fernando/hm09)
