Humbahas, MISTAR.ID
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2021 ke DPRD Humbahas dalam rapat paripurna, Kamis (31/3/22).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ramses Lumban Gaol dihadiri Wakil Ketua DPRD Marolop Manik, Labuan Lumbatoruan bersama 19 anggota DPRD. Dosmar dalam nota pengantarnya menyampaikan, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan LKPj kepada DPRD berdasarkan amanah pasal 71 Undang Undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali.
Terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah bahwa LKPj memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemkab Humbahas tahun 2021 yang formatnya berdasarkan format PP nomor 3 tahun 2007.
Baca Juga:Humbahas Terbaik Pertama Pencapaian Pembangunan di Provsu
Dari kewajiban itu, tahun anggaran 2021 adalah merupakan tahun yang penuh dengan tantangan berat akibat pandemi Covid-19. Sehingga, anggaran yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk merealisasikan program harus direfocusing untuk penanganan Covid-19.
Merubah semua program yang telah dirancang serta mempengaruhi sistem pembiayaan melalui instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan. Dan, relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Secara substantif, lanjut Dosmar, pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 urusan pilihan serta 8 urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.
Dosmar juga menyebutkan, selama 2021, Kabupaten Humbahas telah mendapatkan 5 buah prestasi dan penghargaan dari berbagai bidang terhadap jalannya roda pemerintahan. “Beberapa prestasi di antaranya, telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut, Predikat ‘sangat tinggi’ hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri, Sistim Akuntabilitas predikat ‘BB’,” bebernya.
Baca Juga:Ini yang Bakal Jadi Ikon Humbahas
Dosmar mengatakan, untuk tingkat inovasi Humbang Hasundutan peringkat 85 dari 416 kabupaten se-Indonesia dengan skor 51,09 secara berturut-turut. Serta, Kabupaten Humbahas berada diposisi 4 dari 33 kabupaten/ kota se-Sumatera Utara, dan posisi 36 dari 416 kabupaten se-Indonesia yang dinilai Ombudsman RI atas tingkat kepatuhan yang tinggi.
Menurut Dosmar, dari prestasi itu berkat partisipasi serta kolaborasi semua pihak secara khusus dukungan dari DPRD setempat. “Bahkan baru-baru ini Pemkab Humbahas terbaik satu dalam penilaian pencapaian pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021,” ungkapnya.
Sebelumnya Ketua DPRD Ramses Lumban Gaol menyampaikan, bahwa LKPj bupati 2021 yang dilaksanakan merupakan amanat PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tertuang dalam Pasal 19.
Baca Juga:Bupati Humbahas Serahkan 225 Sertifikat Tanah kepada Masyarakat
Ketua DPRD mengajak dan mengharapkan, seluruh anggota DPRD memperhatikan dan mencermati LKPj. Paripurna ini juga dihadiri Wakil Bupati Humbahas Oloan Nababan, Kapolres AKBP Achmad Muhaimin, Dandim 0210/TU Letkol Inf Hari Sandra, Kajari diwakili Kasi Intel Hendra Sinaga, Sekda Tonny Sihombing, tokoh adat, tokoh masyarakat, sejumlah Pimpinan OPD serta insan pers. (dedy/hm12)
