Simalungun, MISTAR.ID
Sejumlah petani di Kabupaten Simalungun, mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Petani mengkhawatirkan kelangkaan pupuk akan berimbas kepada kenaikan biaya sarana prasarana produksi pertanian.
“Musim tanam di daerah kita ini sebentar lagi akan tiba, tetapi sampai saat ini pupuk subsidi gak tahu ada dimana,” ucap Sudung Sitindaon, yang juga mengaku sebagai salah satu Ketua Kelompol Tani di Kecamatan Sidamanik.
Sudung Sitindaon juga mengkhawatirkan kejadian Tahun 2020 kembali terulang di Kecamatan Sidamanik, dimana pada Tahun 2020 petani sulit mendapatkan pupuk subsidi, yang mengharuskan petani membeli pupuk nonsubsidi yang harganya jauh diatas pupuk bersubsidi.
Baca Juga:Petani Simalungun Kekurangan Pupuk Subsidi, Kadistan: Petani Berdasi Harus Sadar Diri
“Kita takut kejadian tahun lalu terulang lagi sekarang, duluh kita harus menggunakan pupuk nonsubsidi karena pupuk subsidi tidak ada,” keluh Sudung Sitindaon kepada Mistar, Kamis (11/2/21) sore.
Sementara itu, Ketua DPL LSM Pakar Kabupaten Simalungun Bernard Simanjuntak, melalui Bidang Humas/Investigasi dan Instansi Darwis Simanjuntak mengatakan, kelangkaan pupuk subsidi saat ini terjadi di Kecamatan Panei dan Kecamatan Sidamanik.
Darwis khawatir, kelangkaan pupuk di Simalungun diakibatkan tidak terealisasinya kuota jumlah pupuk bersubsidi, yang sudah diajukan oleh kelompok tani kepada Dinas Pertanian, berdasarkan jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Baca Juga:Terima Kartu Tani, Berharap Pupuk Subsidi Terealisasi
“Tahun 2020 lalu Nagori Siborna, Nauli Baru, Bahliran mengajukan pupuk bersubsidi sebanyak 15 RDKK, namun yang terealisasi di kios pupuk penampung hanya 7 RDKK, otomatis petani kekurangan pupuk, kita khawatir kejadian ini terulang kembali” ucap Darwis kepada Mistar.
Darwis Simanjuntak juga menerangkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan DPRD Simalungun untuk mencari solusi terkait kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Simalungun meminta Dinas Pertanian lebih meningkatkan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi. DPRD Simalungun juga mengatakan akan merekomendasikan blacklist terhadap distributor nakal yang mempermainkan pupuk subsidi.
“Mereka mengatakan akan meningkatkan pengawasan, dan akan merekomendasikan distributor nakal untuk diblacklist,” terang Darwis menceritakan hasil pertemuan antara LSM Pakar dengan DPRD Simalungun.
Darwis juga meminta agar pendistribusian, ataupun realisasi pupuk bersubsidi sesuai dengan kuota yang diminta oleh petani Kabupaten Simalungun. “Harapan kita realisasi nya sesuai dengan permintaan, agar tidak ada lagi petani yang kekurangan pupuk,” ucap Darwis Simanjuntak. (roland/hm01)
