Simalungun, MISTAR.ID
Bupati Simalungun diwakili Wakil Bupati Zonny Waldi menyampaikan nota pengantar keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD, bertempat di gedung DPRD Simalungun, Senin (15/11/22).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani didampingi Wakil Ketua DPRD Elias Barus dan Sastra Joyo Sirait dan dihadiri anggota DPRD Simalungun, para asisten dan pimpinan OPD di jajaran Pemkab Simalungun.
Bupati Simalungun dalam nota pengantar tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Zonny Waldi mengatakan, penyusunan R-APBD pemerintah daerah didahului dengan KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati.
Baca Juga:P-APBD Simalungun 2020 Gagal Dibahas
“Kita semua dituntut untuk bekerja keras agar tercapai sasaran program dan kegiatan pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Simalungun,” kata Wabup.
Diutarakannya, dalam penyusunan APBD TA 2022, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Covid-19, dan dampaknya sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
Meliputi, dukungan pemulihan ekonomi daerah, percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan penyediaan layanan publik, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan dukungan pelayanan vaksinasi Covid-19.
Sebagai bentuk perencanaan jangka pendek, penyusunan R-APBD Simalungun TA 2022 didasari pada asumsi yang telah ditetapkan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Baca Juga:Ranperda P-APBD Simalungun 2021 Disetujui, 4 Fraksi Tolak Tenaga Ahli
Berdasarkan asumsi itu, R-APBD serta pembiayaan yang diproyeksikan tahun 2022 sebagai berikut, pendapatan Rp2.371.874.939.783,00, belanja Rp2.366.574.730.441,00, surplus Rp5.300.209.342,00.
Penerimaan pembiayaan (silva 2020) Rp1 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp6.300.209.343,00, pembiayaan netto Rp5.300.209.342,00. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0.
Meskipun jumlah anggaran yang tersedia dirasakan masih terbatas, namun jika semuanya dilaksanakan sungguh-sungguh, konsekuen dan proporsional dibarengi dengan pangawasan yang baik, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan kembali pulih dan mengalami peningkatan dalam situasi pandemi saat ini. (roland/hm14)
