Simalungun, MISTAR.ID
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2020, gagal atau tidak jadi dibahas. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Timbul Jaya Sibarani, saat ditemui Mistar di Kantor Golkar, Selasa (13/10/20).
Timbul Jaya Sibarani mengungkapkan, alasan tidak jadinya dibahas P-APBD karena mepetnya waktu untuk pembahasan tersebut. “Satu faktor mepetnya waktu dan tidak seriusnya eksekutif dalam hal ini. Jadi kita putuskan tidak jadi membahas P-APBD 2020,” ucapnya.
Timbul Jaya menerangkan, selain karena mepetnya waktu, adanya hal yang tidak rasional yang disampaikan oleh eksekutif dalam pengajuan P-APBD, terkait penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp84 miliar. “Di dalam pengajuan P-APBD itu, eksekutif menyampaikan ada PAD sebesar Rp84 miliar, ini jelas tidak rasional menurut kita,” terangnya.
Baca juga: Sekretaris Daerah Tidak Hadir, Pembahasan P-APBD Diskor
Dengan tidak dibahasnya P-APBD Tahun 2020, Timbul Jaya mengatakan, seluruh penyelenggaran kembali kepada APBD induk tahun berjalan.
Sementara itu, terkait anggaran yang sudah direfocusing oleh eksekutif dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Simalungun, Timbul Jaya mengatakan ada sebanyak 220 Miliar, namun dia mengaku tidak mengetahui secara rinci kemana saja anggatan tersebut digunakan oleh eksekutif.
Ditambahkannya, terkait anggaran yang direfocusing, DPRD Simalungun sudah memanggil eksekutif sebanyak 4 kali, untuk membahas hal tersebut, namun tidak pernah diindahkan oleh eksekutif. “Kita mengundang eksekutif RDP untuk membahas ini, sudah sebanyak 4 kali, namun tidak diindahkan,” terangnya lagi.
Ditanya terkait anggaran untuk UMKM dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Timbul menjawab tidak ada masalah, karena seluruhnya sudah ada dalam Induk APBD. ” Saya pikir tidak ada masalah, karena memang ini sudah dianggarakan di APBD Induk, dan itu menjadi urusan eksekutif, karena mereka yang tahu teknisnya,” jelas Timbul Jaya Sibarani.(roland/hm09)
