Pematangsiantar, MISTAR.ID
Untuk kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya terkait penegakan kepatuhan badan usaha dalam program tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Simalungun dengan melakukan penandatanganan kerja sama.
“BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar sudah beberapa kali menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Simalungun dalam upaya peningkatan kepatuhan. Pada hari ini dilakukan penandatanganan perpanjangan kerja sama kembali,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar, Kiki Christmar Marbun di Kejari Simalungun, Jumat (27/5/22).
Selain itu, perpanjangan kerja sama ini juga disambut baik Kajari Simalungun, Bobbi Sandri. Menurutnya, perlu adanya sinergi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan berbagai pihak, apalagi dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kepatuhan terhadap kewajiban dari peserta program JKN-KIS.
Baca juga: 13.782 Jiwa PBI JKN KIS di Pematangsiantar Dinonaktifkan, Masyarakat Diminta Cek Kepesertaan
“Melalui kerja sama peningkatan kepatuhan pendaftaran dan pembayaran iuran adalah langkah dari BPJS Kesehatan untuk tetap menjaga kesinambungan JKN-KIS. Kita tahu masih ada beberapa segmen peserta yang belum patuh terhadap kewajibannya sebagai peserta JKN-KIS,”ucap Bobbi.
Tidak sampai itu saja, kata Bobbi, ada yang masih menunggak pembayaran, bahkan ada yang belum mendaftar menjadi peserta program JKN-KIS ini. Dia bilang, program JKN-KIS sistemnya adalah gotong royong, kalau ada peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya, keberlangsungan JKN-KIS bisa terancam.
Bobbi menyebut kerja sama yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan Kejari Simalungun ini selain dalam rangka pemberian bantuan hukum juga mencakup pemberian pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain yang diperlukan oleh BPJS Kesehatan dalam upaya penyelenggaraan Program JKN-KIS.
“Program JKN-KIS ini adalah program negara. Kita punya kewajiban untuk menjaga keberlangsungan program ini bersama-sama. Kami siap membantu BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan penegakan kepatuhan program ini,”kata Bobbi. (yetty/ril/hm09)
