Simalungun, MISTAR.ID
Anggota DPRD Simalungun, Sariadi Saragih mengkritisi Pemkab Simalungun dalam pencegahan penularan virus corona. Menurutnya, Pemkab Simalungun gagal melakukan pencegahan itu karena anggaran yang ada lebih fokus digunakan untuk membangun fasilitas.
Pembelian mobil tangkl dengan sumber dana anggaran Covid-19 senilai Rp1,6 miliar dan membangun tempat isolasi di Batu Duapuluh Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dengan biaya miliaran rupiah, menurut dia, tidak tepat sasaran karna masih banyak lagi yang lebih urgen.
“Belum lagi lemahnya pengawasan orang yang baru pulang dari luar daerah. Kondisi ini sangat berpotensi menambah jumlah pasien positif Covid-19 di Simalungun,” ujar Sarjadi.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Macan Habonaran, Jansen Napitu, Selasa (5/5/20) mengatakan, lemahnya penanganan Covid-19 di Pemkab Simalungun juga disebabkan data yang tidak jelas.
“Seharusnya ada transparansi dilakukan terkait segala bentuk bantuan dari pihak ketiga yang diterima Pemkab Simalungun. Selain persoalan bantuan, data penduduk dan pendatang yang masuk keluar daerah Simalungun juga harus jelas. Apa gunanya portal-portal yang dibangun di desa-desa itu kalau data itu tidak ada,” kata Jansen.
Besarnya anggaran untuk pengawasan pendatang dari luar daerah, kata dia, sudah cukup besar dihabiskan Pemkab Simalungun. Di antaranya mulai pembelian 2 unit mobil tangki Rp1,6 miliar dan rehab bangunan untuk karantina di Batu Duapuluh Rp 8 miliar. Juga pembuatan pos pengawasan di perbatasan, portal di desa-desa untuk memudahkan pengawasan orang yang keluar dan masuk desa, namun celakanya tetap saja kecolongan .
“Dengan bertambahnya pasien positif Covid-19 hasil swab warga kecamatan Tanah Jawa Yang disebutkan riwayat perjalanannya dari Medan membuktikan, warga Simalungun masih bebas bepergian dan pulang ke kampungnya. Ini bukti tidak ada pemeriksan kesehatan atau pengawasan ketat, dari aparat pemerintah baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa,” ujanya.
Adanya pertambahan jumlah pasien positif Covid-19 hasil swab itu, membuktikan Pemkab Simalungun sampai saat ini gagal melakukan upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Baik Sariadi dan Jansen menilai, Pemkab Simalungun hanya fokus membangun fasilitas bukan mengutamakan pemutusan mata rantai.
Penulis : Mahadi
Editor : Mahadi
