Pematangsiantar, MISTAR.ID
Ketua Komisi I DPRD Siantar Andika Prayogi menyoroti minimnya program distribusi obat di Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar yang menyebabkan menumpuk dan kadaluarsa.
Kerugian Pemerintah Kota Siantar akibat hal ini senilai Rp1,2 miliar. Dinas Kesehatan mengaku temuan obat kadaluarsa tersebut pada tahun anggaran 2019 dan telah dilakukan pemusnahan obat.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) LPJ Walikota Siantar 2019 dengan Komisi 1 DPRD Siantar, Jumat (24/7/20) siang. “Bagaimana dengan adanya obat kadaluarsa yang sempat terjadi,” ujar Andika dalam RDP.
Baca juga : Lapas Siantar dan Dinkes Simalungun Sosialisasi Pencegahan Covid-19 dan TBC
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dr Ronal Saragih mengatakan, telah melakukan pemusnahan. “Ke depannya akan kami tingkatkan program yang lebih tepat sasaran agar tidak terulang lagi,” ujar Ronal dalam RDP.
Dalam RDP DPRD juga menyebut adanya laporan penggunaan obat yang signifikan dimana di Puskesmas Aek Nauli dianggarkan Rp30 juta untuk obat yang diserap hanya Rp3 juta. Program tersebut dinilai tidak efektif.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Siantar dr Ronal Saragih mengatakan, distribusi obat-obatan dilakukan secara merata ke seluruh Puskesmas di Kota Siantar. “Untuk distribusi semua dilakukan secara merata dengan Puskesmas,” ujarnya.
Baca juga : Warga Siantar Keluhkan Harga Rapid Tes Covid-19
Kemudian, terkait pengadaan obat dari dana alokasi khusus (DAK). Mekanismenya dilakukan dengan melakukan pemesanan dan seluruh pagu harus di-upload sesuai kebutuhan. Namun, kendalanya distributor sering tidak mengirim obatnya.
“Jadi proses e-catalog gabungan semua provinsi pengadaan obat itu sesuai lelang dengan acuan penawar terendah. Semua sudah dilakukan sesuai mekanisme jadi kuota obat sering terkendala di industri obat,” ujarnya.
17 Tim Medis Terpapar Covid-19
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dr Ronal Saragih mengatakan, setidaknya ada 17 tim medis yang terpapar Covid-19. Namun, saat ini seluruh petugas medis sudah dalam perawatan dan karantina.
“Di Dinas Kesehatan 10 orang di RSUD dr Djasamen Saragih ada 2 orang dan rumah sakit swasta 3 orang dan Puskemas Kartini 2 orang. Tapi ini ada juga yang sudah sembuh,” ujar dr Ronal Saragih dalam laporan saat RDP Komisi 1 DPRD Siantar, Jumat (24/7/20) siang.
Ronal mengatakan, para petugas medis diketahui terpapar virus SARS-CoV-2 saat pihak rumah sakit melakukan swab test terhadap tenaga medis.
“Ini sesuai dengan hasil swab PCR. Dan kondisinya belum ada informasi perkembangan nya karena kami menunggu hasil Dinas Kesehatan Provinsi dalam perkembangannya. Karena sebagian dirawat di Medan, karena semua Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang mengetahui,” ujar Ronal dalam RDP..
Ronal menyampaikan, petugas medis diyakini terpapar Covid-19 saat melepaskan pakaian APD Covid-19. Namun, untuk menghindari penyebaran virus corona pihaknya telah melakukan rapid tes ke seluruh petugas medis.
“Kami sudah di rapid tes semua termasuk saya. Jadi mereka ini kena Covid-19 dari APD medis yang mungkin kurang steril saat melepas pakaian APD,” ujarnya.
Saat ini para petugas medis dirawat di RSUD dr Djasamen Saragih Siantar dan Rumah Sakit Marta Friska Medan. Sebelumnya, Puskesmas Kartini sempat dihentikan pelayanan akibat adanya petugas medis terpapar Covid-19.
“Kami terus melakukan pemeriksaan rutin kepada petugas medis. Termasuk traching kepada pihak terdekat dari petugas medis,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Siantar Andika Prayogi mengatakan, pihaknya meminta dinas kesehatan lebih serius dalam menangani Covid-19.
“Jangan sampai wabah ini lebih banyak menyebar. Kami meminta supaya tim medis juga lebih diperhatikan untuk kebutuhan APD yang aman untuk digunakan,” ujar Andika dalam RDP. (billy/hm09)
