Pematang Siantar, MISTAR.ID
Usai melakukan pembahasan Rancangan (R) APBD 2023, Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar menyimpulkan 6 poin hasil pembahasannya bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Keenam poin hasil pembahasan itu selanjutnya dibawa ke dalam Rapat Gabungan Komisi. Demikian Disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar, Denny TH Siahaan yang dikonfirmasi mistar.id, pada Senin (28/11/22).
Adapun poin pertama dari hasil pembahasan Komisi III dengan PUTR, kata Denny, adalah sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan juga belum merupakan skala prioritas, sehingga program Pembangunan Gapura dan Revitalisasi Trotoar ditunda penganggarannya untuk tahun berikutnya.
Baca Juga:Dinas PUTR Siantar Gelar Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
Poin kedua, kata Denny, Komisi III merekomendasikan agar Dinas PUTR memprogramkan kegiatan pemeliharaan rutin untuk ruas jalan dalam bentuk swakelola, guna mencegah tingkat kerusakan ruas jalan yang semakin parah.
Poin ketiga, lanjut Denny, merekomendasikan agar Dinas PUTR memprogramkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tugu Raja Sangnaualuh pada APBD Tahun Anggaran 2023, karena sudah terkendala beberapa tahun dan sesegera mungkin pemerintah kota berkoordinasi dengan pihak terkait perihal penempatan tugu tersebut.
Selanjutnya poin keempat, kata Denny, Komisi III merekomendasikan penyusunan program kegiatan pada Dinas PUTR agar benar-benar mempedomani skala prioritas untuk kepentingan rakyat banyak. “Bukan untuk oknum tertentu,” ujarnya.
Baca Juga:Dinas PUTR Sebut Proyek Bisa Berproses di Februari 2023, Anggota DPRD akan Kirim Bunga Papan
Pada poin kelima, kata Denny, Komisi III meminta kepada Dinas PUTR dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum Bidang Penataan Ruang, agar pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dinas PUTR yang berkomitmen untuk memulai pelaksanaan program/kegiatan APBD 2023 dimulai awal bulan Februari Tahun 2023 dengan harapan, hasil pembangunan dapat segera dinikmati masyarakat dan penyerapan anggaran lebih optimal. Ini jadi poin keenam,” tutupnya.(ferry/hm15)
