Pematang Siantar, MISTAR.ID
Pencalonan Wakil Wali Kota (Wawako) Pematang Siantar sudah tergolong berlarut-larut, sejak Wakil Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA dilantik menjadi Wali Kota pada tanggal 22 Agustus 2022 lalu, sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dilaksanakan pemilihan Wawako.
Sesuai perkembangan informasinya, dari 8 Partai Politik (Parpol) pengusung, baru sekitar 4 partai yang sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Bakal Calon (Balon) Wawako. Menanggapi hal ini, Pengamat Politik dari USU Agus Suriadi menyebutkan hal itu membutuhkan kedewasaan berpolitik.
“Untuk kasus di Siantar berkaitan berlarutnya pencalonan wakil wali kota, pada prinsipnya saya melihat perlunya kedewasaan para elite politik di Siantar agar dapat mengarahkan perkembangan masyarakat Siantar menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan sejahtera,” tuturnya.
Baca Juga:Terkait Calon Wakil Wali Kota Siantar, Parpol dan DPRD Diminta Aktif
Lebih lanjut, Agus menyebutkan bahwa para elit politik harus tetap bersikap kritis. “Oleh karenanya para elite politik juga harus tetap bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom,” sambung Agus ketika dimintai tanggapan melalui pesan aplikasi WA, Kamis (20/10/22).
Pengamat Politik lainnya, Faisal Riza yang juga dimintai tanggapan via pesan WA menilai bahwa pencalonan Wawako yang berlarut-larut itu diduganya karena Parpol pengusung menganggap bahwa posisi Wawako bukan bagian penting yang diprioritaskan secara mendesak.
“Saya melihat skala rendah dari parpol pendukung terhadap kepentingan posisi wawalkot ini. Mereka menganggap ini bukan bagian yang diprioritaskan secara mendesak.
Baca Juga:PDIP Sumut Sarankan Anak Almarhum Asner Jadi Wakil Wali Kota Siantar
Kedua, bisa juga ada negosiasi yang blm tuntas di antara partai pendukung. Keadaan ini membuat lambat keputusan tentang wakil wali kota,” tuturnya.
Terpisah, saat dimintai tanggapan, seorang anggota DPR RI Irmadi Lubis, politisi senior kelahiran Kota Pematang Siantar, menilai bahwa sebuah daerah itu tidak baik apabila hanya dipimpin kepala daerah tanpa memiliki wakil kepala daerah.
“Kalau secara agama, di dalam Islam itu, hal-hal yang baik harus disegerakan. Tidak baik Kota Pematang Siantar kalau hanya dipimpin seorang wali kota, harus ada wakilnya,” tuturnya singkat saaat ditemui Mistar usai turun ke lokasi wilayah okupasi PTPN 3 Kebun Bangun di Afdeling IV.(ferry/hm15)
