31.7 C
Medan
Monday, July 4, 2022
spot_img

Pemko Siantar Bahas Data Warga Miskin, DKTS Meningkat Tajam

Pematangsiantar, MISTAR.ID

Sekretaris daerah Kota Pematangsiantar Budi Utari memimpin rapat yang membahas warga miskin Kota Pematangsiantar, Kamis (19/5/22). Dalam pertemuan tersebut ia mengungkapkan bahwa rapat mereka sangat penting karena menyangkut pendataan warga Miskin. Sebab menurut Budi, apabila ada warga miskin yang luput dari pendataan karena ketidaktelitian dalam pendataan, maka hal itu tergolong kejam.

“Ini menyangkut pendataan, kita harus konsen di sini. Karena apa yang kita putuskan hari ini menyangkut kehidupan orang banyak, saudara-saudara kita yang nasibnya kurang baik, yang kurang mampu. Kan kejam itu kalau kita tidak betul-betul sangat teliti dalam pendataan ini,” ujar Budi.

Budi Utari menjelaskan bahwa fungsinya sebagai Sekda adalah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN. “Fungsi kami pembinaan, pengawasan. Jadi kami mengingatkan kita semua. Sama juga kalau kami ada yang begitu, diingatkan juga. Bukan berarti kami dengan super tahu semua, sama-sama mengingatkan kita,” ujarnya.

Baca juga:Warga Miskin Desa Gunung Kelawas Keluhkan Bansos Terkesan Pilih-pilih

Selanjutnya, Risbon Sinaga dalam pemaparannya menyebutkan bahwa baru pertama sekali di Kota Pematangsiantar dilaksanakan Rapat Tim Koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) Kota Pematangsiantar. Risbon juga menyebutkan bahwa pasca pandemi Covid-19, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pematangsiantar meningkat tajam.

“Analisa kami, DTKS kita sudah hampir 30 persen dari penduduk Kota Pematangsiantar. Yang sebenarnya, ini mungkin akibat pandemi covid. Kalau berdasarkan peraturan sebelumnya, yang menjadi Basis Data Terpadu (BDT) penerima bansos itu adalah 5 persen orang termiskin di satu kabupaten/kota,” ungkapnya.

Misalnya, lanjut Risbon, 100 ribu KK penduduk kota pematangsiantar itu berarti hanya 5 persen yang ekonominya paling bawah yang menjadi masuk BDT.

“Kalau kita lihat sekarang, apalagi dengan adanya aplikasi Cek Bansos, ini termasuk pertemuan kita ini sosialisasi aplikasi Cek Bansos yang sudah digaungkan kementerian sosial,” ujarnya.

Warga, kata Risbon, berhak mendaftarkan dirinya sendiri lewat aplikasi Cek Bansos.

“Dengan Cek Bansos, warga setiap saat bisa mendaftarkan dirinya secara online ke kementerian. Namun setelah masuk dan direkap Pusdatin atau kementerian sosial, data itu dikembalikan lagi ke daerah untuk dilakukan verifikasi dan validasi, apakah layak atau tidak,” tuturnya.

Mungkin beberapa hari yang lalu, kata Risbon, operator Siks-NG Dinas Sosial sudah mengirimkan kembali data tersebut ke seluruh operator yang ada di kelurahan Kota Pematangsiantar untuk diverifikasi, dan divalidasi untuk difinalisasi. Ketika pihak kelurahan menyebut layak atau tidak, barulah dijawab melalui operator dinsos, maka operator Siks-NG dinasos akan memfinalisasi.

“Data tersebut akan diolah kembali oleh kementerian, dan dikembalikan lagi ke daerah untuk dibuat SK penetapan menjadi DTK. Mungkin ada penurunan, (karena) belakangan ini ada kita tahu sebagian data yang sebelumnya sudah masuk ke DTKS digraduasi dari DTKS. Jadi nanti, DTKS harus ada surat penetapan dari Wali Kota atau Bupati,” ungkapnya.

Baca juga:Pastikan Keamanan Lebaran, Forkopimda Kota Medan Gelar Patroli Keliling

Sebelumnya, Kepala Dinsos P3A Kota Pematangsiantar Pariaman Silaen dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan itu bertujuan supaya tidak ada lagi ditemukan warga yang kurang mampu tidak terdaftar di dalam DTKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani yang diwakili Sekda Budi Utari membacakan sambutan untuk membuka acara, menyampaikan bahwa salah satu program pemberantasan kemiskinan adalah program Bantuan Pangan Non Tunai yang jumlahnya Rp110 ribu per bulan di tahun 2020 berganti nama menjadi program sembako yang jumlah Rp 220 ribu per bulan.

“Diharapkan kepada semua tim koordinasi agar turut serta berperan aktif untuk memantau, mengevaluasi, menangani pengaduan serta pembinaan terutama kepada bapak ibu lurah sebagai ujung tombak pemerintah yang berurusan langsung dengan masyarakat diharapkan berperan aktif dan pro aktif untuk mendukung program pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan di kota pematangsiantar, diharapkan agar tidak ada warga yang butuh uluran tangan tidak terdaftar di DTKS,” cujar Budi. (ferry/hm06)

Related Articles

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: