Pematangsiantar, MISTAR.ID
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) adinterim Mahfud MD menegaskan bahwa Kepala Daerah yang menolak rencana penghapusan pegawai honorer dapat diberikan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Namun demikian, Mahfud yang juga merupakan Menko Polhukam itu mengatakan, sebelum diberikan pembinaan, perlu dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada kepala daerah yang bersangkutan. Bagaimana dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar?
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pematangsiantar, Pardamean Silaen ketika dikonfirmasi terkait penghapusan pegawai honorer mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu arahan dan petunjuk teknis (Juknis).
Baca juga:Â Ironi Pegawai Honorer, Bekerja di Pemerintahan Daerah tapi Tak Dapat THR
“Kita tunggu dulu arahan, karena kan masih (Surat) Edaran, petunjuk teknis belum ada untuk melakukan apa langkah-langkah selanjutnya, hanya semacam ketentuan bahwa tenaga honor akan dihapus pada November 2023,” tutur pejabat Asisten III Pemko Pematangsiantar tersebut.
Untuk tahun 2022, kata Pardamean, akan ada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk guru.
“Untuk P3K guru, yang lulus passinggrade tahun 2021 itu akan diangkat tahun ini. Jumlahnya 173 orang. Mereka gak ujian lagi, langsung diangkat,” ungkapnya, Selasa (28/6/22).
Setelah itu, lanjut Pardamean, para guru honorer yang tidak lulus passinggrade akan diusulkan juga supaya bisa ikut diangkat jadi P3K.
Baca juga:Â Tolak Pemecatan Semena-mena, Puluhan Guru Honorer Unjuk Rasa di DPRD Medan
“Apakah itu nanti melalui proses testing atau bagaimana, pokoknya kita habiskanlah dulu guru honorer ini di tahun ini, karena 2023 nanti sudah tidak ada lagi. Tapi yang prioritas (diangkat) itu adalah yang lulus passinggrade dulu,” bebernya.
Ketika disinggung mengenai total jumlah pegawai honorer di lingkungan Pemko Pematangsiantar, Pardamean bilang, sekitar 1.500 orang. Selanjutnya, ketika ditanya mengenai tenaga honorer petugas kebersihan, Pardamean bilang, akan dialihkan ke pihak ketiga.
“Itu akan outsourcing, jadi nanti ada pihak ketiga mitra pemerintah, gak langsung lagi pribadi per pribadi,” jelasnya. (ferry/hm09)
