Pematangsiantar, MISTAR.ID
Guna menyusun anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, KPU Kota Pematangsiantar bersama seluruh KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan rencana anggaran yang digelar KPU Provinsi Sumatera Utara.
Dalam Rakor yang digelar secara virtual, pada Rabu (9/3/22) itu, tiap KPU Kabupaten/Kota disarankan berkoordinasi dengan pihak keamanan yaitu Kepolisian. Seperti disampaikan Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Pematangsiantar, Kristian Benny Panjaitan.
“Sesuai dengan hasil Rakor, kita juga disarankan berkoordinasi dengan pihak keamanan yaitu kepolisian, agar mereka tahu apa-apa saja yang perlu pengamanan dalam pelaksanaan tahapan pemilu nanti, sehingga mereka juga bisa menyusun anggarannya,” ujar Benny diamini Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Pematangsiantar, Gina R Ginting, yang ditemui usai mengikuti Rakor.
Baca juga:Silpa Anggaran KPUD Toba pada Pilkada 2020 Mencapai Rp4,215 M
Dalam Rakor tadi, kata Benny, adapun beberapa item yang akan masuk dalam rencana anggaran pemilu serentak tahun 2024 nanti, yaitu anggaran untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan, operasional dan administrasi perkantoran, honorarium kelompok kerja (Pokja) pemilihan, dan honorarium penyelenggara pemilihan.
“Untuk honorarium penyelenggara pemilihan seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kita disarankan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, yaitu tahun 2020. Sesuai peraturan ini, honorarium Ketua PPK sebesar Rp2,2 juta, ada kenaikan. Dimana sebelumnya sebesar Rp1,8 juta,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai besaran anggaran Pemilu Serentak tahun 2024 yang akan diajukan ke Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar untuk ditungkan di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Benny bilang, pihaknya belum ada menetapkan besaran NPHD. “Kita kemarin sudah berkoordinasi dengan ibu Plt Wali, kita masih hanya sounding saja mengenai NPHD ini,” ujarnya.
Baca juga:UU Tentang Pemilu Belum Berubah, KPU Siantar Gelar Rakor dengan Parpol
Ketika ditanya apakah besaran NPHD akan lebih besar dari pemilu sebelumnya, Benny bilang, NPHD pemilu selanjutnya akan lebih besar dari pemilu yang sebelumnya. “NPHD tentu akan lebih besar lagi, karena honor PPK aja pun sudah naik. Belum lagi jumlah TPS yang direncanakan akan bertambah dari 545 TPS akan menjadi 560 TPS karena pertambahan jumlah pemilih,” bebernya.
Pemilu sebelumnya, kata Benny, NPHD untuk KPU Kota Pematangsiantar sebesar Rp21 miliar. “Kemarin NPHD yang kita usulkan sebesar Rp32 miliar tapi yang direalisasikan sebesar Rp21 miliar. Untung aja waktu itu calon kita cuman satu, yaitu pasangan Asner-Susanti. Ke depan kita harapkan NPHD dipenuhi agar kita bisa melaksanakan tahapan dengan lebih baik dan maksimal,” tandasnya. (ferry/hm06)
