Pematangsiantar, MISTAR.ID
Fraksi NasDem DPRD Kota Pematangsiantar mempertanyakan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini belum kunjung dicairkan dalam rapat pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020.
Hal itu dipertanyakan mengingat adanya pengaduan guru PKKK (P3) kepada Partai NasDem. Seperti disampaikan Ketua DPC Partai NasDem Kota Pematangsiantar, Frans Herbert Siahaan, ketika dikonfirmasi mengapa hal itu dipertanyakan dalam pembahasan APBD tahun 2020, Rabu (14/7/21).
“Ada pengaduan guru P3K yang mengadu ke kita, bukan hanya guru, penyuluh pertanian P3K juga belum gajian. Jadi kita prihatin dengan keadaan itu, kita berharap itu bisa secepatnya dibayarkan supaya gaji mereka dapat membantu menutupi kebutuhan keluarga mereka masing-masing,” tuturnya.
Baca juga: Sejak Januari 2021, PPPK Pemko Siantar Belum Gajian
Hal itu, kata Frans, dituangkan Fraksi NasDem dalam pemandangan fraksinya terhadap pengantar Nota Keuangan Wali Kota Pematangsiantar atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020. “Tapi jawaban wali kota atas pemandangan fraksi kita kemarin, cuma bilang segera dan aturan-aturan yang disebutkannya. Segeranya ini kapan,” tukasnya.
Diakui Frans, gaji para P3K tahun 2021 itu terkesan tidak nyambung bila dipertanyakan dalam rapat pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020. Namun mengingat adanya kepercayaan dari P3K kepada Partai NasDem, hal itu harus dipertanyakan langsung kepada wali kota melalui pemandangan fraksinya.
“Memang terkesan tak nyambung, tapi kepentingan kita sebagai wakil rakyat di DPRD ini adalah juga untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, termasuk guru dan penyuluh pertanian P3K. Kita prihatin dengan keadaan mereka yang belum gajian, kita sangat berharap pemerintah kota dapat mencarikan solusi agar gaji mereka segera dibayarkan supaya dapat membantu memenuhi kebutuhannya,” tutupnya. (ferry/hm09)
