Siantar, MISTAR.ID
Sebagaimana dinyatkan, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Siantar masuk orang dalam pemantauan (ODP) Dinas Kesehatan Kota Siantar. Status ODP itu tak lebih hanya untuk antisipasi, mengingat para wakil rakyat itu memikili riwayat perjalanan ke daerah wisata Bali pada 8-14 Maret 2020.
Sebenarnya, status ODP itu tidak hanya dikenakan kepada para anggota dewan tersebut, namun Dinas Kesehatan juga memantau setiap warga yang baru kembali dari luar daerah, tujuannya juga sangat baik tak lain demi mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19 di Kota Pematangsiantar.
Namun dengan ODP tersebut, sepertinya mendapat respon dari wakil-wakil rakyat itu. Terkait hal itu, Komisi I DPRD Siantar langsung memanggil Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Kamis (19/3/20) di ruang Komisi I. Dan terlihat oknum anggota DPRD Siantar marah-marah kepada Dinkes Siantar hingga gebrak meja, bahkan ada yang sampai menggebrak meja.
Menyikapi hal itu, May Luther Dewanto Sinaga, Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun menyayangkan apa yang dilakukan wakil rakyat kota Pematangsiantar dalam RDP tersebut. Hal ini menurut ketua GMKI itu, sebagai sikap arogan.
“Sangat kita sayangkan tindakan anggota DPRD Siantar itu, memperlihatkan sikap arogansi dan seolah-olah tak berpendidikan. Kalaupun ada hal yang tidak sesuai dengan hati mereka (DPRD), seharusnya mereka bisa menyampaikannya dengan lebih santun,” ungkap May Luther Dewanto Sinaga, Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun.
“Kita harusnya memperlihatkan dukungan pada pemerintah dalam mengatasi virus korona. Seseorang dikatakan masuk dalam kategori ODP apabila ia sempat bepergian ke daerah lain yang dianggap salah satu pusat penyebaran virus korona. Jadi, wajar saja kalau Dinkes kota Pematangsiantar melakukan pemantauan demi kebaikan masyarakat,” tambah Luther.
Tindakan yang dilakukan oknum dewan dengan menggebrak meja dan marah-marah, kata ketua GMKI itu, sangat tidak pantas dan tidak etis dipertontonkan.
“Harusnya DPRD sebagai wakil rakyat membantu memberikan solusi, aksi nyata, dan bukan malah marah-marah,” tutur Luther.
Mahasiswa Pascasarjana itu juga menjelaskan, di tengah situasi saat ini pemerintah termasuk wakil-wakil rakyat harus fokus menjaga kondusifitas dalam masyarakat, dengan selalu membuka keran informasi publik seluas-luasnya karena masyarakat berhak tau terhadap kondisi yang terjadi.
“Ambil contoh kemarin beredar isu semacam Hoax di tengah masyarakat, bahwa Pasar Horas dan Dwikora katanya ditutup sementara, orang-orang jadi panic buying dan di sinilah harusnya peran pemerintahan berjalan,” tandas Luther.
Luther juga meminta Pemko Pematangsiantar harus semakin gencar dalam menyikapi wabah Covid-19, seperti dengan membuat pusat informasi (call centre) bagi masyarakat serta menyediakan hand sanitizer di ruang-ruang publik.
“Harus ada pusat konsultasi masyarakat yang bisa online 24 jam, seperti pusat darurat 911. Selain itu hand sanitizer juga perlu ditempat yang banyak interkasi seperti di taman, pusat perbelanjaan dan lainnya,” usul Luther.
Luther juga meminta kepatuhan dari warga Siantar untuk mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah guna mengatasi wabah Covid-19 tersebut.
“Selain berdoa, masyarakat juga harus punya kedisiplinan terhadap imbauan pemerintah,” tutup Luther.(ril)
Editor : Herman
