spot_img

Fraksi NasDem Sebut R-APBD Siantar 2023 Tidak Mendukung Peningkatan Ekonomi

Pematang Siantar, MISTAR.ID

Fraksi NasDem DPRD Kota Pematang Siantar melalui pemandangan umum fraksinya atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota terhadap Ranperda APBD tahun 2023 menilai RAPBD tersebut tidak mendukung peningkatan ekonomi.

Selain tidak mendukung peningkatan ekonomi, perencanaan pembangunan dan penganggaran R-APBD 2023 juga dinilai tidak mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pematang Siantar.

Seperti diisampaikan juru bicara Fraksi NasDem Tongam Pangaribuan, saat membacakan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (23/11/22).

Baca Juga:Rapat Paripurna RAPBD Siantar 2023 Kembali Dijadwalkan, Ini Imbauan Ketua DPRD

“Setelah membaca dan menganalisa pengantar nota keuangan wali kota atas rancangan-apbd kota pematangsiantar tahun anggaran 2023, secara garis besar bahwa prioritas pembangunan Kota Siantar sudah mengikuti alur kebijakan pembangunan nasional. Bahwa pengembangan perekonomian masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan pada tahun 2023,” ujarnya.

Namun, lanjut Tongam, ketika membaca program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam R-APBD 2023, Fraksi NasDem melihat ada ketidaksinkronan antara ide dan isi rancangan.

“Beberapa hal yang bisa kami sampaikan, yaitu adanya ketimpangan antara belanja barang dan jasa bila dibandingkan dengan belanja modal,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Siantar itu.

Belanja barang dan jasa, kata Tongam, sebesar Rp297.045.584.247 dan belanja modal sebesar Rp154.576.516.899.

Baca Juga:RAPBD Siantar Tahun 2023 Belum Dibahas, Begini Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik

“Dengan melihat perbandingan alokasi antara belanja barang dan jasa dengan belanja modal, bahwa perencanaan pembangunan dan penganggaran rancanagan-apbd tahun anggaran 2023 tidak mendukung terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Melalui pemandangan umum fraksinya, NasDem juga menyoroti dan meminta penjelasan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya bersumber dari pajak daerah.

Namun di sisi yang lain dikatakan bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah kota dalam upaya peningkatan penerimaan PAD harus diusahakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Dan juga menyoroti serta meminta penjelasan terkait pengurangan luas wilayah Kota Pematang Siantar lebih kurang 406 ha dari total sebelumnya seluas7.996,86 hektar.

Kemudian, mempertanyakan situasi Kota Pematang Siantar dalam hal kepemimpinan daerah, bahwa sampai saat ini Kota Siantar belum memiliki wakil wali kota. (ferry/hm12)

Related Articles

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: