Pematangsiantar, MISTAR.ID
Para pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar menggelar rapat konsultasi tentang Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Kamis (6/1/22).
Ranperda yang akan dibahas itu adalah Ranperda usulan dari pihak Pemerintah Kota (Pemko) yang berjumlah 9 buah. Hal ini disampaikan Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar, Eka Hendra.
Ke 9 Ranperda itu, kata Eka, antara lain Ranperda tentang Retribusi Daerah, Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh.
Baca juga:Ranperda Perpustakaan Disetujui, Dinas Perpustakaan Harus Berinovasi
Kemudian, Ranperda tentang Rencana Induk Pariwisata Kota (Riparkot) Pematangsiantar tahun 2021-2025, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Selanjutnya, Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Ranperda tentang Lambang Daerah, dan Ranperda tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketika disinggung mengenai Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Eka bilang, Ranperda itu belum diusulkan ke DPRD. “Itu belum ada masuk diusulkan ke DPRD,” ungkapnya mengakhiri.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul M Lingga yang ditemui usai rapat konsultasi, ketika ditanya Ranperda yang akan dibahas terlebih dahulu oleh DPRD. Ia menyebut Ranperda tentang Retribusi.
“Yang pasti, sesuai hasil pembicaraan dalam rapat tadi, (yang akan dibahas terlebih dahulu) ranperda tentang perubahan retribusi daerah. Ini terkait dengan retribusi PBG (Persetujuan Bangunan dan Gedung),” tuturnya.
Baca juga:DPRD Batu Bara Setujui Perubahan RPJMD dan 3 Ranperda
Ranperda selanjutnya, kata Timbul, pihaknya masih harus mendengar pemaparan dari pihak Pemko Pematangsiantar di dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus). “Rapat banmus rencananya tanggal 17 (Januari 2022) ini,” tukasnya. (ferry/hm06)
