Pematangsiantar, MISTAR.ID
Sektor ekonomi paling terdampak Covid-19 karena berhentinya banyak usaha sehingga masyarakat jadi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Akibatnya, bisnis properti di daerah ini turun drastis hingga hingga 80%.
Hal ini diakui Ketua Serikat Pengembang Rumah Rakyat, Horas Sianturi. Dikatakannya, setiap orang membutuhkan rumah namun saat ini kebanyakan warga menahan diri untuk beli rumah karena lebih mengutamakan ke kebutuhan sehari-hari.
Dia juga menuturkan, semakin susahnya kepemilikan rumah saat ini juga terasa, karena proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di bank tidak semudah sebelum pandemi. Terutama pada masyarakat bergaji pas-pasan namun tidak tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk bila ingin punya rumah dengan modal gaji nanggung alias tidak tetap.
Baca juga: Pandemi, BPS Siantar Hentikan Sementara Penelitian Bidang Properti
“Selain kerumitan protokol pemberkasan dari pihak bank, konsumen kredit perumahan juga dibatasi, yakni hanya ASN, TNI, Polri, dan perusahaan yang termasuk kategori big company. Dimana memiliki pasar modal besar, sehingga bisa melanjutkan proses,” cetusnya.
Meskipun, warga yang ingin beli rumah tersebut memiliki usaha dagang ataupun penghasilan lumayan saat ini, tapi karena tidak masuk kategori di atas tadi, hampir dipastikan akad kreditnya akan ditolak. Pihak Bank mengkhawatirkan si konsumen tidak mampu membayar nantinya. Apalagi, tidak ada kepastian kapan pandemi akan selesai. Sehingga bisa menimbulkan kredit macet.
Seretnya penjualan ini bikin pelaku industri properti kalang kabut, ucap Horas. Sejumlah pihak terkait mulai dari pengembang, agen, hingga pihak ketiga pun turut merasakan guncangan krisis akibat hantaman pandemi ini. Apalagi para pengembang tersebut sebelumnya memiliki kewajiban pada pihak pemberi modal yang merupakan utang modal kerja saat mereka mulai membangun konstruksi hunian.
“Utang tersebut terus menghantui para pengembang lantaran saat ini pendapatan dari penjualan unit properti baru sangat minim,” Imbuhnya.
Horas berharap, pemerintah seharusnya bisa memberikan solusi yang tepat. Properti harus menjadi sektor yang harus serius ditangani oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat yang berpenghasilan rendah sudah jadi perhatian pemerintah saat ini, agar bisa memiliki hunian sendiri. Selain restrukturisasi kredit, juga birokrasi kebijakan meliputi besaran uang muka dan batasan tempat bekerja ditinjau ulang.(yetty/hm09)
