Pematangsiantar, MISTAR.ID
Dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2021, pihak Panitia Khusus (Pansus) DPRD menggunakan metode pengecekan kinerja secara tertulis dan akan cek lapangan.
Seperti disampaikan Ketua Pansus DPRD Pematangsiantar Suandi A Sinaga, ketika dikonfirmasi Mistar terkait metode yang dilakukan Pansus dalam membahas LKPj Wali Kota Pematangsiantar TA 2021, Kamis (14/4/22).
“Kita cek kinerja secara tertulis dan cek lapangan, benar enggak data yang telah diberikan itu sesuai dengan data di lapangan. Jadi bila diperlukan, kita akan turun ke lapangan untuk cek fisik,” ujar Suandi di sela-sela rapat pembahasan yang diskors karena istirahat, sholat dan makan siang (Isoma).
Baca Juga:F-PDI Perjuangan Sampaikan 7 Poin Pandangan Umum Atas LKPJ Wali Kota Siantar
Saat ditanya mengenai hal yang paling disoroti Pansus dalam pembahasan LKPj Wali Kota Pematangsiantar, Suandi menyebut masalah aset.
“Yang menonjol itu sebenarnya, ada masalah aset. Karena masalah aset itu menjadi salah satu pertimbangan BPK dalam membuat opini, sehingga kita cek mengenai aset itu dengan sebenar-benarnya,” tuturnya.
Saat disinggung mengenai hal lain yang disoroti, Suandi mengatakan mereka masih melakukan pembahasan bersama dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Baca Juga:Bahas LKPj Wali Kota TA 2020, DPRD Siantar Bentuk Tim Pansus
“Belum, karena kita juga masih baru melakukan pembahasan bersama dengan BPKAD, inipun belum selesai. Jadi saat ini masih masalah aset, supaya bisa diinventarisir dengan baik,” ungkapnya.
Selanjutnya, ketika ditanya mengapa rapat pembahasan LKPj Wali Kota dilakukan tertutup, Suandi mengaku bahwa hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Yang kita jaga kan penyebaran Covid. Kalau dibuat terbuka, nanti jadi ramai di ruangan ini,” katanya. (ferry/hm14)
