Jakarta, MISTAR.ID
Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) akan melaporkan Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan itu terkait dugaan keterlibatan dua menteri itu dalam bisnis tes PCR.
“Kami akan ke KPK hari ini. Pelaporan dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dalam bisnis tes PCR,” kata Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Alif Kamal kepada wartawan, Kamis (4/11/21).
PRIMA mengatakan pelaporan ini berangkat dari kondisi yang terjadi saat rakyat tengah bertahan hidup di tengah pandemi namun justru ada peraturan soal tes PCR. PRIMA menolak keterlibatan pejabat negara yang menggunakan kekuasaan untuk melindungi kepentingan bisnisnya.
Baca juga:Luhut: Laporkan Perusahaan Wajibkan WFO
“PRIMA menolak keterlibatan pejabat negara yang menggunakan kekuasaan untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Apalagi, bisnis kepada rakyat di saat rakyat sedang menghadapi kondisi yang sangat berat di masa pandemi,” tuturnya.
Mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto juga mengungkapkan kabar sejumlah menteri bermain di PCR. Para menteri ini diduga memiliki keterkaitan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
“Menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes Covid-19: PCR Swab Sameday (275 ribu), Swab Antigen (95 ribu), PCR Kumur (495 ribu), S-RBD Quantitative Antibody (249 ribu),” tulisnya di Facebook seperti dirangkum detikcom, Rabu (3/11).
Keterkaitan para menteri diduga melalui pemegang saham GSI. PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtrea sebagai salah satu pemegang saham GSI disebut memiliki keterkaitan dengan Luhut. Sementara, Erick diduga memiliki keterkaitan dengan GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Yayasan ini di bawah PT Adaro Energy Tbk di mana kakak Erick, Garibaldi Thohir merupakan presiden direkturnya.
Baca juga:Anak dan Cucu Luhut Panjaitan Beri Masukan Soal UU Ciptaker
Para juru bicara menteri pun buka suara membantah hal tersebut.
Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi juga membantah Luhut ‘bermain’ di bisnis tes PCR. Menurut Jodi, Luhut memang mendapat ajakan oleh beberapa kelompok pengusaha membentuk GSI.
Namun, dia menegaskan hal itu dilakukan bukan untuk berbisnis, apalagi cari untung. Jodi menjelaskan perusahaan dibentuk dalam rangka inisiatif membantu penyediaan tes Covid-19. Dia mengatakan GSI terbentuk di awal pandemi saat penyediaan tes Covid-19 jadi kendala besar di Indonesia. (detik/hm06)
