Jakarta, MISTAR.ID
Pemerintah menyadari dalam penerapan kebijakan peniadaan mudik tidak sepenuhnya sempurna, namun demikian kebijakan peniadaan mudik tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Demikian dikatakan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (12/5/21).
Disampaikan Wiku, yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah mengantisipasi arus balik Lebaran 2021. Dia menyebut, perlu ada peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi hal ini.
Baca Juga:Dampak Larangan Mudik, Aktivitas Penyeberangan di Pelabuhan Tigaras-Simanindo Sepi
“Dengan pengetatan mobilitas melalui surat tes negatif Covid-19 yang sampelnya diambil dalam kurun 1×24 jam untuk semua moda transportasi dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2021. Kemudian pemerintah juga akan menggiatkan tes kesehatan secara acak di berbagai titik strategis,” tutur Wiku
Diketahui, pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021 terhitung sejak 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Kendati demikian, banyak masyarakat yang masih nekat melakukan perjalanan mudik.
Di Jakarta sendiri, tercatat ada 1,2 juta warga tercatat keluar DKI sebelum dan pada masa periode pengetatan dan larangan mudik, baik lewat jalur udara maupun darat.
Baca Juga:Imbas Larangan Mudik Omset Rental Mobil Anjlok di Siantar
“Diperkirakan jumlah masyarakat Jakarta yang keluar dari Jakarta sekitar kurang lebih 1,2 juta,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Selasa (11/5/21).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun telah memohon maaf dan maklum masyarakat karena jajarannya telah melarang mudik Lebaran 2021.
Menurut Listyo, pemerintah dan khususnya aparat kepolisian yang bersiaga mencekal perjalanan pada titik-titik penyekatan, sebenarnya tidak bermaksud melarang masyarakat mudik.
“Kami aparat yang tergabung di dalam penyekatan mudik tidak bermaksud untuk melarang masyarakat mudik,” kata Listyo saat meninjau pos penyekatan mudik di Gerbang Tol Cikarang Barat 3.(cnn/hm10)
