Jakarta, MISTAR.ID
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 16 Januari 2021 pukul 10.00 WIB, ada 27.111 rumah yang terendam dan 112.709 warga mengungsi.
“Di Kabupaten Banjar ada 51.362 terdampak dan mengungsi sementara rumah terendam 14.791,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Raditya Jati dalam konferensi pers virtual Sabtu, (16/1/21).
Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang paling terkena dampak akibat bencana banjir ini, yakni dalam jumlah yang paling besar. Selain itu, Kota Tanah Laut juga terdampak besar, yakni dengan jumlah 27.024 terdampak dan mengungsi serta 8.249 rumah terendam.
Besarnya dampak yang terjadi menimbulkan pertanyaan apa penyebabnya. Salah satu potensinya adalah terjadi degradasi lingkungan, mulai dari lubang tambang yang tidak ada perbaikan hingga pembukaan lahan sawit yang kebablasan. Menanggapi itu Raditya mengatakan bakal melakukan kajian lebih jauh terkait mencari penyebabnya.
Baca juga:Â Ibukota AS Lockdown, 20 Ribu Garda Nasional Siaga
“Banjir perlu kajian lebih lanjut, yang jelas pengelolaan daerah aliran sungai kita harus bicara dari hulu ke hilir. Ini perlu kajian komprehensif, bukan hanya dari BNPB aja, tapi perlu melibatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan wilayah sungai dan penataan ruang. Saya rasa tiga komponen ini yang jadi penting dalam pengelolaan sungai dan sejauh mana potensi resiko banjir terjadi di wilayah Kalimantan,” katanya.
Raditya pun mengajak agar masyarakat bisa terus mengikuti info perkembangan serta mengenali tempat tinggalnya. Selama masih ada curah hujan tinggi dan la nina, maka potensi kejadian bencana masih tetap mungkin. Artinya, tetap waspada namun jangan panik.
“Apabila ada curah hujan yang cukup tinggi, selama ada fenomena La nina maka bisa berdampak pada terjadi banjir, banjir bandang dan tanah longsor,” sebut Raditya.
Kondisi itu tentu menjadi perhatian masyarakat luas, utamanya melihat lingkungan yang kian parah. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menyebutnya darurat ruang dan darurat bencana ekologis.
Baca juga:Â Terkait Jalan Nasional di Sitinjo Putus Total, Anggota DPR-RI Salahkan BBPJN II Sumut
Kisworo mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir, Kalsel mengalami degradasi lingkungan. Dari catatan Walhi, di provinsi tersebut terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara.
Sebagian lubang berstatus aktif, sebagian lain telah ditinggalkan tanpa reklamasi. Lebih lanjut, menurut Kisworo, dari 3,7 juta hektar total luas lahan di Kalsel, hampir 50 persen di antaranya sudah dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit.(cnbc/hm07)
