Medan, MISTAR.ID
Pemko Medan terus berupaya menutup peluang korupsi di lingkungan Pemko Medan, salah satunya dengan menerapkan sistem digitalisasi di berbagai sektor yang dianggap rawan terjadinya tindakan korupsi.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution ketika menjadi narasumber dalam acara bimtek & kolaborasi pembinaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang digelar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kota Medan di Gedung GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (10/6/21).
Dalam acara tersebut turut hadir K Kusdwiyanto S, selaku Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di hadapan mahasiswa, Bobby mengatakan tindakan korupsi merupakan penyakit mental yang sejak lama sudah terjadi sehingga apabila terus dibiarkan maka akan memberikan efek yang sangat bahaya.
Karena itulah Pemko terus berupaya agar tindakan korupsi ini tidak terjadi dengan cara menerapkan digitalisasi di lingkungan Pemko sehingga peluang untuk melakukan korupsi tertutup.
Baca Juga:Peringkat 2 Kasus Korupsi, Gubsu Minta Kepala Daerah Perbaiki Nama Sumut
“Ini menjadi sebuah penyakit mental yang kalau tidak bisa diubah dari sekarang bisa memberikan efek yang sangat bahaya. Kami terus berupaya menutup lubang tindak pidana korupsi sekecil apapun. Salah satunya dengan mengubah sistem digitalisasi. Saya yakin sistem baru ini secara perlahan akan merubah mental korupsi, karena dengan sistem digitalisasi akan memperkecil peluang untuk korupsi,” jelasnya.
Selain untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, penerapan digitalisasi juga semakin mempercepat pelayanan dan mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu digitalisasi yang sudah diterapkan adalah pembayaran parkir kendaraan.
“Meskipun baru beberapa ruas jalan saja yang kita terapkan digitalisasi untuk pembayaran parkir, tetapi hasilnya sudah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan PAD Medan. Sistem ini tidak hanya memudahkan masyarakat tetapi juga mencegah terjadinya kebocoran PAD,” terangnya.
Baca Juga:Mantan Petinggi Bank Sumut Galang Ditahan Kejatisu Terkait Dugaan Korupsi Rp31,6 Miliar
Di samping itu, penerapan sistem digitalisasi juga telah dilakukan dalam hal pengadaan barang dan jasa serta proyek. Dengan sistem ini maka pimpinan OPD tidak perlu lagi bertemu secara langsung dengan penyedia barang dan jasa ataupun kontraktor yang mengerjakan proyek. “Dengan sistem digitalisasi yang ada saat ini, pimpinan OPD tidak perlu lagi bertemu langsung dengan kontraktor. Ini menutup terjadinya korupsi,” pungkasnya.
Meskipun sistem digitalisasi ini mulai diterapkan di lingkungan Pemko, namun Wali Kota tetap mengharapkan dukungan dan kolaborasi bersama masyarakat. Artinya masyarakat juga harus ikut memantau kinerja pemko.
“Kota Medan milik kita semua. Jadi, masyarakat harus ikut serta memantau pemko. Apabila pekerjaan kami sudah keluar dari integritas ataupun keluar dari yang telah kami canangkan, maka saya berharap masyarakat mau mengingatkan,” harapnya. (anita/hm12)
