Medan, MISTAR.ID
Komisi IV DPRD Medan menjadwalkan rapat koordinasi dengan Pemko Medan membahas usulan pembayaran gaji untuk 48 orang dari 151 tenaga honorer di Dinas Pertanian dan Perikanan (P&P) Kota Medan, pada Senin (8/2/21).
Padahal, gaji untuk ke 48 tenaga honorer itu sudah dianggarkan pada APBD 2021. Tapi nyatanya para honorer itu sampai sekarang belum meneerima gaji.
“Untuk itulah kita memanggil pihak Pemko Medan mempertanyakan apa kendala sebenarnya,” kata anggota Komisi IV DPRD Medan, Antonius Tumanggor kepada wartawan, Minggu (7/2/21).
Baca Juga: 122 Honorer Pemkab Langkat Diangkat Jadi PPPK
Lanjut Antonius, sesuai agenda rapat koordinasi, rencananya dihadiri Sekda Pemko Medan, Kepala Bappeda Kota Medan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan dan Kepala Dinas P&P Kota Medan.
Disebutkannya, bahwa keberadaan honorer status PHL sangat penting terutama dalam meningkatkan ketahanan pangan pada sektor pertanian dan perikanan.
Sejauh ini, saat bertemu dengan 151 PHL ini mereka cukup kompak, hal ini dibuktikan 103 diantaranya telah mendapatkan honor per-bulannya, dan yang sudah mendapatkan honor ini malah rela membagi kepada 48 honorer yang belum dapat gaji.
Baca Juga: Disdik Simalungun Ajukan 3.993 Guru Honorer Ikuti Seleksi PPPK
Sudah Sejak 2018
“Ini harus menjadi perhatian serius Pemko Medan, suatu hal yang mustahil tidak diketahui keberadaan 48 PHL ini, karena sebelumnya telah melalui pengajuan dan mendapat persetujuan oleh Pemko Medan, nyatanya gaji honorer yang terealisasi masih 103 dari 151 orang,” bebernya.
Masih menurut, Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan BPK untuk menyelusuri tidak dibayarnya gaji ke-48 orang PHL di Dinas P&P Medan, yang telah berjalan sejak tahun 2018 tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPRD Medan, Hasyim meminta agar Pemko Medan tidak menunda-nunda pembayaran honor kepada 48 PHL.(amsal/hm02)
