Medan, MISTAR.ID
Wali Kota Medan Bobby Nasution memberikan bimbingan dan arahan Rembuk Stunting dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022 di Hotel Grand Mercure Medan, Selasa (31/5/22).
“Jangan hanya menandatangani komitmen, namun belum ditentukan target. Misalnya, saat ini ada 550 balita stunting, berapa dapat dikurangi tahun mendatang,” kata Bobby.
Bobby juga meminta agar penanganan secara terintegrasi dan berbasis data yang detail. Untuk itu, seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan harus bersinergis menangani stunting sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Baca Juga:Pemko Medan Harus Berinovasi Atasi Stunting
“Mulai sekarang jangan ada lagi ungkapan OPD yang berkaitan langsung dengan penanganan stunting dan OPD yang tidak berkaitan langsung dengan penanganan stunting, itu semua harus diubah. Jika ingin permasalahan stunting di Kota Medan ini selesai, seluruh OPD harus saling berkolaborasi. Dengan begitu, penanganan stunting memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.
Stunting dipengaruhi banyak hal, termasuk kondisi rumah tangga orang tua anak. Pencegahan stunting pada anak dapat dilakukan pada 1.000 hari pertama dengan mencukupi asupan makanan.
“Pada 1.000 hari pertama kehidupannya, anak belum dapat memilih makanan sendiri. Asupan makanan mereka tergantung kepada kondisi orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya. Inilah yang menjadi salah dasar semua OPD harus ikut menangani permasalahan stunting di Kota Medan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga sempat bertanya langsung kepada Camat Medan Belawan dan Lurah Sicanang tentang kondisi stunting di wilayah mereka.
Baca Juga:Gunakan Timbangan Ikan, Dinkes Medan Dituding Tak Serius Tangani Stunting
“Ke depannya di kecamatan dan kelurahan itu anak-anak yang stunting di data dengan lengkap. Begitu juga data terkait pekerjaan orang tua dan tempat tinggalnya layak huni atau tidak. Hal-hal seperti itu harus diketahui, jadi tahu persoalannya apa dan bagaimana harus ditangani. Target capaiannya juga harus jelas. Jadi nanti pada saat saya akan menanyakan kembali soal data, semua sudah ada,” ujar orang nomor satu di Pemko Medan itu.
Sebelumnya, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kota Medan sekaligus Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyampaikan, sesuai instruksi Wali Kota Medan Bobby Nasution, seluruh OPD harus lebih peka dan jeli terhadap warga yang terdeteksi dan yang memiliki indikasi stunting yang tinggi.
“Mulai dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Koperasi dan UMKM, semua harus dilibatkan. Bahkan pak wali juga menginstruksikan terkait dengan stunting ini identik dengan warga ekonominya lemah. Masyarakat yang sudah terdata bisa diberikan bantuan UMKM agar warga tersebut mandiri dan menambah pendapatan mereka,” pesannya.
Dalam perhelatan ini, Wali Kota Medan atas nama Ketua TP PKK Medan melakukan penandatanganan surat pernyataan komitmen pelaksanaan percepatan pencegahan penanganan stunting terintegrasi di Kota Medan.
Baca Juga:Atasi Stunting, Pemko Medan Ajak PDKI Cabang Sumut Berkolaborasi
Turut menandatangani surat pernyataan itu Wakil Wali Kota Medan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah. Selain itu, juga juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Rembuk Stunting Tingkat Kota Medan 2022 oleh Lurah Sicanang Kecamatan Medan Belawan, Camat Medan Belawan Subhan Fajri Harahap, Kepala Dinas PKPPR Endar Sutan Lubis, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Edliaty, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Emilia Lubis dan Kepala Bappeda Benny Iskandar.
Bobby juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Tim Audit Stunting Kota Medan kepada dr Christoptoffel DPL Tobing SpOG (K) KFM, DR dr Ichwanul Adenin SpOG (K) FER, dr Anjeli Mery SpA, Evi Berlian MPsi Psikolog, Dr Rahmi Lubis MPsi Psikolog, Dr Esi Emilia MSi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, Ketua TP PKK Medan Kahiyang Ayu Bobby Nasution, Kepala Bappeda Medan Benny Iskandar, segenap pimpinan OPD, camat, lurah, pakar, utusan perguruan tinggi dan tim Satgas Stunting. (rahmad/hm12)
