Medan, MISTAR.ID
Rektor Univeritas Sumatera Utara (USU) Dr Muryanto Amin mengusulkan pembentukan Badan Otorita Food Estate (BOFE) yang ditopang oleh penelitian pengembangan (Litbang) Perguruan Tinggi (PT).
Pembentukan itu sendiri merupakan satu dari beberapa hal yang disampaikan Muryanto terkait pengembangan food estate di Indonesia, saat menjadi pembicara dalam Webinartainment Nasional, akhir pekan kemarin.
“Pola BOFE ini bukan dimaksudkan untuk mengakuisisi lahan milik rakyat. Konsepnya adalah berbagi hasil dan memanajerial food estate yang ada di Indonesia. Sehingga program food estate bisa maksimal sesuai yang diharapkan Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Baca Juga:USU Tuan Rumah Pimnas ke-34
Muryanto menjelaskan, pendirian BOFE ini nantinya akan memudahkan pengelolaan food estate karena ditopang penelitian dan pengembangan dari akademisi beberapa perguruan tinggi. “Jadi kami dari perguruan tinggi juga bisa ikut berkontribusi di BOFE ini,” ungkapnya.
Menurut Muryanto, program food estate sendiri sudah sangat berhasil seperti di Jepang dan China. Keberhasilan itu, menurut dia, tidak terlepas dari peran akademisi dalam proses pengembangannya. “Program ini merupakan langkah strategi yang tepat khususnya dalam hilirisasi industri pertanian. Kendati demikian program ini masih memiliki hambatan dan tantangan,” kata dia.
Adapun tantangan itu ada di struktural dan cultural. Struktural berkaitan dengan tata kelola di pemerintahan. Sementara cultural berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat yang cenderung mengesampingkan pertanian sebagai sumber penghasilan utama.
Baca Juga:RS USU Operasikan Cath Lab untuk Tangani Penyakit Jantung
“Untuk menghadapinya, kita akan melakukan mobilisasi perguruan tinggi untuk mengawal transformasi sosio-kultur masyarakat dalam perubahan gaya hidup, sumber nafkah dan aktivitas keseharian. Kemudian mengkaji model local partnership dengan investor dalam mengelola lahan kepemilikan. Model tersebut perlu sejalan dengan program Reforma Agraria,” jelasnya.
Sementara rekomendasi lain dari Muryanto yakni mengembangkan kegiatan pertanian pada modal secara ramah lingkungan. Terakhir, melindungi lokal sakral masyarakat melalui bentuk yang lebih produktif seperti penggunaan tanaman bernilai ekonomi dan eksotis. (ial/hm12)
