Medan, MISTAR.ID
Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut selaku penyelenggara penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2021 tidak bisa memberikan solusi terhadap sengkarut PPDB tahun ini. Setidaknya 15 orangtua calon peserta didik baru yang membawa persoalan ini ke DPRD Sumut. Mereka adalah para orangtua yang anaknya menurut mereka seharusnya lulus namun tidak lulus. Namun, meski hadir di DPRD Sumut dalam RDP dengan Komisi E, terhadap ini Syafrudin tak bisa menggaransi apa-apa.
“Nanti ada dicatat sama Ketua PPDB,” kata Syafrudin menjawab wartawan terkait nasib belasan siswa tersebut.
Para orangtua yang mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi E DPRD Sumatra Utara (Sumut), Kamis (1/7//21) terkait sengkarut penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tahun 2021, kesal dengan jawaban-jawaban yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Sumut Prof Syaifuddin dalam rapat itu.
Baca juga:Â Kacau, Orangtua Siswa Minta PPDB Sumut Diulang
Pasalnya, jawaban-jawaban itu tidak solutif dan terkesan membela diri. Misalnya saat orangtua mempertanyakan alasan anaknya tak lulus padahal nilainya di atas yang lulus. Pertanyaan itu dijawab Syaifuddin kemungkinan karena data peserta tidak valid atau tidak terverifikasi. Padahal sebagaimana diakui orangtua yang hadir di rapat itu, mereka tidak tahu apakah data anaknya valid atau tidak karena tidak ada pemberitahuan di sistem/server. Ironisnya portal kerap tidak bisa dibuka. Menanggapi itu, Syaifuddin malah menyarankan orangtua siswa yang tak lulus jalur prestasi mengikuti jalur zonasi.
“Silakan ikut jalur zonasi,” kata Syaifuddin.
Hal lain yang dipersoalkan di rapat itu terkait soal pembulatan pecahan desimal pada nilai siswa. Dijelaskan Syaifuddin untuk pecahan desimal dilakukan pembulatan sesuai aturan matematika.
Namun menurut orangtua dan Komisi E pembulatan itu tidak tepat karena sudah pasti berpengaruh terhadap nilai akhir yang akan merugikan salah satu pihak.
“Apa alasan pembulatan desimal itu? Itukan merugikan orang tertentu. Sudahlah kita cari solusi ini, PPDB online ini banyak masalahnya, saya curiga ada oknum di Dinas Pendidikan yang bermain,” tegas politisi PDIP Poarada Nababan.
Anggota Komisi E dari Fraksi PKS Heriyanto yang ikut RDP itu juga mengingatkan Syaifuddin untuk tidak mencari pembenaran. Heriyanto meminta Syaifuddin menerima kritikan dan mencari solusi dengan lapang dada.
“Kenapa tidak dengan hati dingin menerima kritikan dengan lapang dada. Ini Bapak malah mengancam anggota bapak yang mengkritisi. Padahal Gubernur dan Wakil Gubernur saja sudah mengakui ada masalah PPDB tahun ini dan meminta maaf kepada masyarakat,” kata Heriyanto.
Baca juga:Â Ketua Komisi E DPRD Sumut Marahi Panitia PPDB di Dinas Pendidikan
Hal sama juga disampaikan anggota Komisi E lainnya Viktor Silaen. Viktor mengingatkan agar sistem diperbaiki dan Syaifuddin menampung keluhan orangtua dan mencari solusinya. Begitu juga Ketua Komisi E Dimas Tri Adji yang memimpin rapat. Dimas meminta Syaifuddin mendata keluhan orangtua dan memastikan sistem diperbaiki. Menanggapi itu, Syaifuddin tetap bertahan pada pendapatnya bahwa tidak ada yang salah di sistem
“Itu sistemnya tidak salah. Mungkin kemampuan memahami intruksi yang kurang oleh petugas di sekolah,” kata Syaifuddin bersikukuh.
Rapat dengar pendapat ini akhirnya disudahi Dimas yang memastikan bahwa Komisi E DPRD Sumut akan mengawal masalah ini bahkan bila perlu mendampingi orangtua menghadap gubernur.
“Saya pastikan, kalau tidak diselesaikan, kami akan dampingi orangtua melaporkan ini ke Gubernur Edy Rahmayadi,” tandas Dimas. (Iskandar/hm06).
