Medan, MISTAR.ID
Belum lama ini Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyinggung naiknya peringkat korupsi di Sumut karena banyaknya pejabat di provinsi yang terseret kasus korupsi.
Untuk memastikan pernyataan Gubsu, wartawan mencoba mendapat data dari Direktorat Reskrimsus Polda Sumut. Pasalnya, satker tersebut yang selalu menangani kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara.
Wartawan kemudian mencoba mengkonfirmasi data berapa banyak jumlah penanganan kasus korupsi kepada Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Jhon Nababan lewat pesan WhatsApp, Jumat (11/6/21). Namun, Jhon Nababan tidak meresponnya.
Baca Juga:Tutup Peluang Korupsi, Wali Kota Medan Terapkan Sistem Digitalisasi
Begitu juga dengan Kapoldasu Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak tidak menjawab, terkait berapa jumlah kasus korupsi yang mereka tangani saat ini. Padahal, Panca sendiri merupakan mantan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diketahui, Gubsu meminta seluruh kepala daerah serta aparatur pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki nama baik Sumut. Edy menyinggung soal naiknya peringkat korupsi di Sumut karena banyaknya pejabat di provinsi yang terseret kasus korupsi.
Khusus kepada kepala daerah hasil Pilkada, Edy meminta jangan korupsi meski diakuinya ongkos politik memenangkan Pilkada besar. “Tapi bukan itu jadi alasan untuk terus melanggar uang rakyat. Jangan memperkaya diri, orang lain dan jangan mengambil uang negara,” kata Edy.
Baca Juga:Peringkat 2 Kasus Korupsi, Gubsu Minta Kepala Daerah Perbaiki Nama Sumut
Ia mengungkapkan, saat ini peringkat Sumut dalam hal korupsi naik. “Karena bertambahnya pejabat di Sumut yang berurusan hukum, naik lagi jadi rangking 2. Kemarin sudah rangking 3. Kita berharap turun, turun, turun terus,” ungkapnya.
Menurut mantan Pangdam I/BB ini, hal semestinya menjadi perhatian bersama. “Seluruh kepala daerah, aparatur, perbaiki nama Sumut,” katanya. (saut/hm12)
