Medan, MISTAR.ID
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Medan (DPC GMNI Medan) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina Regional Sumbagut di Jalan Yos Sudarso, Kamis (1/9/22).
Aksi kali ini ditujukan kepada Pertamina sebagai bentuk respon GMNI tentang wacana kenaikan BBM Subsidi, serta maraknya penyelewengan dan oknum SPBU nakal.
Ketua DPC GMNI Medan Andreas Silalahi menyatakan, aksi kali ini juga ditujukan GMNI dalam rangka menyoroti kenaikan BBM subsidi, serta penyaluruan subsidi yang tidak tepat sasaran yang diakibatkan mafia rente dan orang-orang kaya yang tidak punya moral.
Baca Juga:Tuntut Pengaspalan Jalan, Ratusan Warga STM Hilir Unjuk Rasa ke Kantor Bupati Deli Serdang
Menurut Andreas, pendistribusian yang tidak tepat sasaran inilah yang membuat rakyat kecil sengsara, di mana pasokan BBM di lapangan menjadi langka dan antrean di SPBU semakin panjang.
“Tidak tepatnya pendistribusian BBM Subsidi kepada rumah tangga (RT) kurang mampu, maraknya perburuan rente BBM bersubsidi dan orang-orang kaya tidak bermoral adalah bukti bahwa pemerintah harus mengevaluasi jajaran di bawahnya, baik dari sektor hilir maupun yang ditugaskan untuk mendistribusikan. Subsidi tidak tepat sasaran pasti rawan terjadi penyelewengan sehingga langka membuat rakyat sengsara, bisa jadi amburadul Negara,” tutur Andreas.
GMNI Medan menyelenggarakan aksi di depan Kantor Pertamina Sumbagut sebagai bentuk protes subsidi BBM tidak tepat sasaran selama ini, di mana BBM bersubsidi dinikmati oleh yang mereka yang tidak berhak.
Baca Juga:Peredaran Narkoba Marak, Anggota DPRD Sumut Unjuk Rasa Tunggal di Mapoldasu
“Kami minta Pertamina membuka data, harusnya pertamina punya data masyarakat mana saja yang bisa memakai BBM subsidi mana yang tidak, kalau dari aplikasi MyPertamina tidak semua bisa kita paksaan masyarakat memiliki tools yang memadai, harusnya Pertamina juga mendigitalisasi SPBU-nya agar tidak ada lagi permainan oleh oknum SPBU nakal, karena semuanya sudah tersistem dan terintegrasi,” beber Andreas.
Menurut Andreas, pembenahan dalam hal ini aturan main harus dilakukan Perpres No 191 Tahun 2014 harus lebih mendetail lagi mengatur jenis kendaraan bermotor yang dapat menerima subsidi.
Kalau tidak ada landasan hukum yang berlaku, sama saja sifatnya imbauan yang dapat dilanggar, sama seperti aplikasi MyPertamina yang tidak semua orang unduh.
Baca Juga:Ratusan Buruh Unjuk Rasa Minta Presiden Cabut UU Cipta Kerja
“Kami juga ingin dalam hal ini Pertamina juga tegas mengawasi pendistribusian BBM yang ditugaskan. Kita ingin Perpres No 191 Tahun 2014 itu dibuat lebih detail lagi bahkan mencakup volume mesin kendaraan, agar SPBU pun dapat mengontrol pendistribusian karena sudah ada aturan yang berlaku,” bebernya.
Dalam aksi ini, mereka diterima oleh Pjs Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Agustiawan. Setelah berdialog, akhirnya massa dengan aksi damai tersebut membubarkan diri.(anita/hm10)
