Medan, MISTAR.ID
Fraksi PDIP DPRD menyoroti Dinas Kesehatan terkait upaya peningkatan pelayanan kesehatan di kota itu.
Fraksi PDIP mendesak Wali Kota Medan Bobby Nasution agar konsisten mengawasi disiplin tenaga medis (Nakes) Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas supaya memastikan memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Medan Margaret MS dari Fraksi PDIP dalam pemandangan umumnya terkait nota pengantar Wali Kota Medan atas Ranperda tentang P-APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2022 dalam sidang paripurna di gedung dewan, Kamis (8/9/22).
Baca Juga:Fraksi PDIP Dorong Pemko Medan Sematkan Nama Soekarno Sebagai Nama Jalan
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE (PDIP) didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga SE (Gerindra), Rajudin Sagala (PKS) dan T Bahrumsyah (PAN).
Turut hadir, Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, Sekda Wiriya Alrachman dan sejumlah pimpinan OPD Pemko Medan.
Dikatakan Margaret MS, agar Wali Kota Medan mengawasi dengan ketat ke seluruh unit pelayanan kesehatan di RS, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
“Dari temuan anggota DPRD dari Fraksi PDIP, banyak masyarakat mengeluhkan menurunnya disiplin waktu para tenaga medis dan dokter yang bertugas,” ucap Margareth.
Bahkan, kata Margareth, ketersediaan obat dan alat kesehatan sering terlambat sampai Puskesmas, sehingga masyarakat merasakan berkurangnya pelayanan kesehatan.
Baca Juga:Di PHK Sepihak, Buruh PT BIA Medan Ngadu ke Fraksi PDIP Sumut
“Begitu juga dengan pencegahan dan penanggulangan stunting khususnya di kawasan Medan Utara diharapkan menjadi perhatian serius wali kota. Sehingga penanganan stunting dapat ditanggulangi sedini mungkin,” tegasnya.
Selain itu, Margaret juga menyampaikan sikap Fraksi PDIP yang mendorong rencana Wali Kota Medan yang akan menerapkan program Universal Health Converage (UHC) di Kota Medan. Karena dengan program UHC masyarakat kurang mampu mendapat pelayanan kesehatan yang mudah.
“Kami juga mendesak Wali Kota Medan segera mengoperasikan RSUD Bachtiar Djafar. Diharapkan dengan keberadaan RS tindakan penyelamatan warga yang sedang sakit dapat lebih memadai,” katanya.
Margaret juga menyoroti persentasi realisasi pendapatan dan belanja daerah masih sangat minim dan jauh dari harapan. Untuk hal itu, Fraksi PDIP mohon penjelasan.
“Pendapatan daerah ditargetkan Rp6,42 triliun lebih sebelum perubahan, yang terealisasi masih Rp2,34 triliun. Sementara realisasi belanja daerah dianggarkan Rp6,72 triliun sebelum perubahan dan sudah direalisasikan sebesar Rp2,08 triliun,” jelasnya.
Baca Juga:Fraksi PDIP Minta Pemprov Sumut Lakukan Terobosan Terkait Masih Rendahnya Serapan Anggaran
Sama halnya dengan pertambahan belanja daerah dari Rp6,7 triliun lebih menjadi Rp7,2 triliun menggambarkan keseriusan wali kota mengejar ketertinggalan pembangunan Kota Medan.
Untuk itu, Fraksi PDIP mendorong agar belanja daerah dapat segera direalisasikan secara maksimal dalam sisa waktu 3 bulan pelaksanaan Perubahan APBD berjalan lancar.
“Penanganan kemiskinan selama tahun 2022 di Kota Medan juga harus menjadi perhatian. Antisipasi dan langkah apa yang hendak dilakukan oleh Pemko Medan mohon penjelasan,” tutupnya. (rahmad/hm12)
