Medan, MISTAR.ID
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) Mangapul Purba meminta agar Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam hal ini Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi harus membuat terobosan.
Terobosan ini berkaitan dengan rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Semester II tahun ini.
“Artinya sejak Januari hingga Agustus 2022 penggunaan anggaran tidak berjalan. Padahal APBD sudah ditandatangani sejak tahun lalu,” kata Mangapul saat dihubungi Mistar, Selasa (23/8/22).
Baca Juga:Serapan Anggaran Pemprov Sumut Meningkat 72,9%
Bahkan, dijelaskan Mangapul, APBD ini sangat berkaitan erat dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumut.
“Nah, para OPD yang menjadi tangan-tangan Gubernur Sumut saat ini bisa bekerja bila ada terobosan baru sesuai akselerasi yang dibutuhkan. Artinya disini bukan gubernur yang mengerjakan langsung, namun OPD-nya. Untuk itu, kita minta terobosan semacam pemetaan permasalahan. Kenapa ini lambat?” ungkapnya.
Dengan demikian, tambah Mangapul, setelah dilakukan pemetaan permasalahan, maka barulah bisa ditemukan apa penyebabnya. Apakah OPD nya tidak mampu atau regulasinya tidak pas dan lain sebagainya.
“Karena kita lihat perbandingan di daerah kabupaten/kota lainnya di Sumut juga masih rendah dalam tren yang rendah. Contohnya dalam menyiapkan kontrak saja mayoritas belum ada kegiatan. Jadi mereka (OPD) ini ngapain saja? Untuk itu, kami minta gubernur melakukan penetrasi kepada OPD-OPD sebagai kepala daerah. Maka OPD akan lebih giat mengejar targetnya,” bebernya.
Baca Juga:Serapan Anggaran Rendah, Dosmar Dinilai Terlalu Asyik Pencitraan
Seperti diketahui, hingga Agustus 2022, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di 33 kabupaten/kota masih sangat rendah. Rendahnya APBD bisa berdampak terhadap kondisi inflasi di provinsi Sumut.
Hal ini dikatakan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi karena sampai saat ini baru 38% untuk Sumut dan APBD untuk kabupaten/kota berkisaran 35%.
“Untuk itu, saya tekankan kepada kepala daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera meningkatkan serapan anggaran di Semestar II tahun 2022. Apalagi saat ini, inflasi sudah mulai mengkhawatirkan walaupun kita masuk di 12 provinsi,” katanya di Aula Tengku Rizal Nurdin, Senin (22/8/22).
Edy berencana akan mengumpulkan seluruh OPD, bupati, wali kota dan forkopimda untuk mencari tahu masalah sehingga serapan APBD tersebut masih rendah. “Ini lah, hari Kamis nanti saya akan mengumpulkan bupati, wali kota, kajari, kapolres, dandim (Forkopimda) untuk rapat di sini untuk menyikapi itu,” kata Gubernur Edy. (anita/hm12)
