8.3 C
New York
Thursday, March 28, 2024

Serapan Anggaran Rendah, Dosmar Dinilai Terlalu Asyik Pencitraan

Humbahas | Mistar – Ketua Fraksi Gerakan Demokrat, Moratua Gajah mengkritik rendahnya serapan anggaran Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas), hingga 9 Oktober 2019 baru mencapai 49, 2 persen.
Moratua, menyindir rendahnya serapan ini karena Bupati Dosmar Banjarnahor terlalu asyik melakukan pencitraan.

” Ini karena ketidakketegasan Bupati, terlalu asyik melakukan pencitraan, memanggil petinggi-petinggi dan tokoh-tokoh luar. Padahal serapan anggaran minim, itulah kendalanya,” ujar Moratua, baru-baru ini.

Sebelumnya, Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Humbahas, Batara Siregar mengatakan, bahwa serapan anggaran tahun 2019 hingga memasuki bulan ke sepuluh baru mencapai 49,2 persen.
Dengan kata lain, kata Batara, baru Rp 529 miliar yang direalisasikan dari total anggaran sebesar Rp 1.075 triliun.

Moratua, juga menyoroti, rendahnya serapan anggaran, karena kegiatannya terkadang tidak sesuai kepentingan masyarakat. Kemudian, ketidakkejelasan para pejabat SKPD dijajaran pemerintahaan tersebut. Dosmar dinilai memperlambat kinerjanya sendiri karena ada beberapa status kepala dinasnya belum defenitif.

Selain itu, ia selalu melakukan gonta ganti pejabatnya, mulai eselon III dan IV. “Sehingga kepala dinasnya tidak berani menyerap cepat karena status mereka masih pelaksana tugas,” imbuh dia.

Menurut Batara Siregar, serapan anggaran tahun 2019 hingga memasuki bulan ke sepuluh mencapai 49,2 persen. Namun angka itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 47 persen. “ Jadi tahun ini sudah berkembang dibanding tahun sebelumnya,” katanya, Rabu pekan lalu.

Dijelaskannya, serapan anggaran itu terbagi dari dua jenis penggunaan yakni belanja operasi dan belanja modal. Pada belanja operasi , anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 862 miliar. Dari jumlah tersebut, penyerapan hingga dibulan kesepuluh Rp 482 miliar atau 55,98 persen.
“ Belanja operasi itu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bansos dan belanja keuangan,” katanya.

Sedangkan, untuk belanja modal dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 209 miliar yang terdiri belanja tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Penyerapannya, baru Rp 46 miliar atau 22 persen.
Serapan itu, menurut Batara, akibat persentase dari pengerjaan fisik yang belum mencairkan. “ Karena banyak itu pekerjaan dikontrakan lae, jadi belum berproses pencairannya,” katanya.

Disinggung, OPD mana yang lambat merealisasikan anggarannya, Batara enggan menjelaskan. “ Kalau OPD ke dinasnya lah, itu yang secara kabupaten. Pengguna anggarannya kan disana,” ujar Batara. (dedy/hm05)

Related Articles

Latest Articles