Medan, MISTAR.ID
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyampaikan tiga hal penting yang akan dicapai pada tahun 2022.
Dekan FISIP UMSU Dr Arifin Saleh mengatakan, tiga hal yang menjadi catatan dalam menjalani tahun 2022 salah satunya membangun komunikasi politik yang lebih sehat dan efektif.
“Kemudian lebih memfokuskan lagi dalam penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan lebih serius memerhatikan serapan anggaran sehingga roda pembangunan terus berjalan dan bermanfaat kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (5/1/22).
Baca juga:Silaturahmi Politik, PDIP Terima Kunjungan PKS SumutÂ
Arifin mengatakan, catatan awal tahun 2020 FISIP UMSU itu diperoleh melalui diskusi terbatas awal tahun yang digelar di Ruang Laboratorium Sospol FISIP UMSU, Selasa (4/1/22).
“Ketiga catatan itulah akan menjadi rekomendasi kami untuk jadi perhatian, serta dilaksanakan instansi terkait dan stakeholder,” ungkapnya.
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi (IKO) Akhyar Anshori menambahkan, dalam konteks politik, tahun 2022 ini komunikasi politik di tingkat elit dan pejabat harus terus dibangun sehingga lebih sehat dan efektif untuk mendukung pembangunan.
“Beberapa kali polemik dan dis_harmoni yang terjadi antarpejabat dan antarlembaga karena komunikasi yang tidak terbangun dengan sehat,” katanya.
Akhyar melanjutkan, beberapa fakta terkait itu seperti polemik yang sempat terjadi antara Gubsu dengan Bupati Tapanuli Tengah, Gubsu dengan Wali Kota Medan. Kemudian dis_harmoni Pemko Padangsidimpuan dengan DPRD nya, serta dis_harmoni Pemkab Labura dengan DPRD nya yang berdampak terhadap pembahasan RAPBD.
“Jika mengefektifkan komunikasi politik, kita yakin hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Makanya, di tahun 2022 ini kita berharap elit politik dan pejabat pemerintah harus lebih membangun dan tetap mengedepankan komunikasi,” tukasnya.
Ketua Prodi Kessos Mujahiddin menyatakan, untuk tahun 2022 khususnya pemerintah dan pihak terkait lainnya harus tetap fokus kepada penyelesaian PMKS, karena hal ini masih terus menjadi persoalan.
“Kementerian Sosial RI mencatat ada 26 jenis PMKS. Ini terjadi karena adanya hambatan, kesulitan dan gangguan sehingga muncullah PMKS berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung atau menguntungkan,” ucapnya.
Baca juga:Bawaslu Sumut Galakkan Pengawasan Partisipatif
Mujahiddin melanjutkan, tahun 2021 angka kemiskinan di Sumut memang menurun. Tapi, berbagai PMKS lainnya seperti anak terlantar, gelendangan pengemis, usia terlantar, penyandang disabilitas, korban tindak kekerasan dan trafficking dan korban bencana alam masih banyak di Sumut.
“Tentu pemberdayaan masayarakat adalah salah satu kuncinya. Jadi, pemerintah provinsi dan pemkab/kota harus terus fokus menangani ini sembari menggandeng pihak lain dan dunia usaha,” pungkasnya. (ial/hm06)
