Medan, MISTAR.ID
Ajakan kolaborasi yang disampaikan Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution ke pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur, sepertinya belum mendapat tanggapan serius.
Hal ini terungkap saat Rapat Sinkronisasi Program/Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2022 di Balai Kota Medan, Kamis (10/3/22). Di mana, Bobby Nasution menyinggung soal ego sektoral.
Banyak pihak menilai, komunikasi dengan pemerintah pusat tidak mudah dilakukan, sekalipun seorang memantu Presiden.
Baca Juga:Bobby Nasution: Membangun Kota Medan Perlu Kolaborasi, Hilangkan Ego Sektoral
Merespon persoalan ini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan Syaiful Ramadhan menilai, permasalahan selama ini yang terjadi adalah masalah komunikasi yang sepertinya belum nyambung dengan pemerintah pusat.
“Persoalan ini sudah lama, seperti dikepemimpinan Wali Kota Medan sebelumnya juga sama. Kita menilai ada komunikasi yang belum nyambung, sehingga persoalan dari tahun ke tahun sama seperti ini. Problem ini perlu dipecahkan bersama,” kata Syaiful, Jumat (11/3/22).
Disampaikan anggota Komisi IV DPRD Medan ini, pihaknya mendukung Pemerintah Kota Medan terus menekan pemerintah pusat agar memiliki kepekaan terkait persoalan di daerah seperti sungai, jalan nasional, jembatan serta proyek stretegis lainnya.
Baca Juga:Sering Bersama Bobby, Edy Rahmayadi Tepis akan Berpasangan Maju Pilkada 2024
“Kita sangat mendukung komunikasi ini terus diintensifkan, persoalan yang ada selama ini harus mampu terjawab, sehingga persoalan di daerah bisa segera diatasi,” jelasnya.
Untuk itu, Syaiful mengingatkan Bobby Nasution, agar tidak mengenyampingkan peran partai politik. Sebab, peran partai politik juga sangat penting bagi Bobby Nasution dalam menyelesaikan komunikasi dan ego sektoral yang terjadi.
“Peran partai politik dalam persoalan ini sangat besar, di mana Parpol bisa menggerakan anggota DPR di pemerintah pusat untuk bersama mendorong persoalan ini agar bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Ketika aspirasi di daerah disampaikan, perwakilan masyarakat di DPR juga bisa memberikan tekanan, sehingga persoalan yang ada bisa lebih mudah diselesaikan. “Ketika aspirasi disampaikan dan menjadi pembahasan di pusat, maka akan lebih mudah diselesaikan,” jelasnya.
Baca Juga:Atasi Masalah Banjir, Bobby Nasution Cek Langsung Pembersihan Sungai Selayang
Seperti diketahui, sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR TA 2022 yang masuk wilayah Kota Medan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang masuk Kota Medan sekitar Rp113,4 miliar, Direktorat Jenderal Bina Marga sekitar Rp7,2 miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya sekitar Rp69 miliar dan Direktorat jenderal Perumahan Rp149 miliar.
Namun, yang terjadi beberapa usulan dari Pemko Medan yang sudah dimasukkan tapi belum ditindaklanjuti. Salah satunya yang diusulkan Direktorat Jenderal Bina Marga yakni pembangunan fly over senilai Rp250 miliar, tapi yang dianggarkan baru Rp5,8 miliar.
Wali Kota Medan juga berharap adanya pelimpahan wewenang terhadap pembenahan beberapa alur sungai. Salah satunya, perbaikan dinding Sungai Denai di Jalan Seksama Gg Raja Aceh yang telah dikerjakan BWS Sumatera II.(rahmad/hm10)
