Medan, MISTAR.ID
Anggota Komisi IV DPRD Medan, Antonius Tumanggor menduga koordinasi antar instansi dibawah naungan Pemerintahan Pemko Medan tidak sinerji. Pernyataan itu berkaitan dengan banyak bangunan bermasalah tanpa tersentuh penindakan oleh pihak DPKPPR, Satpol Kota Medan, Kecamatan Medan Barat maupun Keluarahan Sei Agul.
“Mereka terkesan ‘tutup mata’ atas permasalahan bangunan tak memiliki izin maupun yang memiliki izin akan tetapi membangunan melebihi izin yang diberikan,” ungkap Antonius saat melakukan kroscek bangunan bermasalah sesuai informasi yang diterimanya dari warga, Kamis (20/08/20).
Dikatakannya, ini contoh pembangunan ruko di kawasan Jalan Karya dan Jalan Karya Dame Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara.
Baca juga: DPRD Medan Desak Pemko Bongkar Penutup Parit Di Jalan Gagak Hitam
Di dua lokasi jalan yang berbeda tersebut berdiri satu unit bangunan tiga (3) lantai pada bagian depan dan empat (4) lantai bagian belakang serta dua (2) lantai basement, menyimpang dari Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), dan Gambar Situasi Lapangan (GSL) termasuk bangunan yang ada di Jalan Setia Baru tidak ada roilen, serta bangunan di Jalan Danau Limboto.
Baca juga: Arogan, Ketua BKD DPRD Medan Kesal Lihat Tingkah Edi Sahputra
Dikatakan Antonius yang merupakan wakil rakyat dari pemilihan Jalan Sei Agul ini, selain kurang kordinasi ada dugaan ‘tutup mata’ biasanya bila ada tumpukan batu bata dan pasir lalu petugas trantib dari kecamatan langsung datang. Nah kenapa sekarang ini sudah bangunan berdiri tak ada satu pun surat tegur dan kelurahan ataupun kecamatan.
Masih menurutnya selain diagendakan untuk dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirikan dinas terkait, pemilik bangunan dengan Komisi IV DPRD Medan, ia meminta adanya tindakan dari dinas terkait.
Ia meminta untuk pemangku kebijakan di Pemko Medan, agar memberikan sanksi kepada pemilik bangunan yang nanti direncanakan untuk pembangunan supermarket. (amsal/hm06)
