Hongkong, MISTAR.ID
Untuk menghindari penyebaran virus corona (Covid-19), polisi Hongkong menembakkan gas air mata dan meriam untuk membubarkan ribuan orang demonstran.
Hongkong kembali panas oleh gelombang demonstrasi karena masyarakat menolak rencana China secara langsung memberlakukan undang-undang keamanan nasional di kota tersebut.
Tahun lalu, salah satu pusat keuangan Asia ini juga diguncang oleh aksi demonstrasi. Pembubaran demonstasi di lakukan polisi di area perbelanjaan yang ramai di Causeway Bay.
Dalam demonstrasi tersebut, berkumandang teriakan “Kemerdekaan Hongkong, Satu-satunya Jalan Keluar (Hong Kong independence, the only way out),” dan slogan-slogan lain disuarakan demonstran sepanjang jalan.
Bagi para pemimpin Partai Komunis, seruan merdeka bagi Hongkong, kota yang dikuasai China itu adalah sesuatu yang “haram’. Nah, isi dari undang-undang yang dibahas tersebut, di antaranya upaya Beijing “untuk mencegah, menghentikan dan menghukum” tindakan-tindakan ke arah kemerdekaan Hongkong.
Menjelang Minggu malam (24/5/20), situasi semakin panas antara polisi dan demonstran di distrik bar dan kehidupan malam Wan Chai di dekat jantung kawasan bisnis.
Sebenarnya, protes pertama sejak Beijing mengusulkan undang-undang baru tersebut terjadi pada, Kamis (22/5/20), dan telah mereda pada saat itu.
Baca Juga:Penggerak Aksi “Umbrella” Hongkong Dibebaskan
Bentrokan antara polisi dan demonstran ini merupakan tantangan baru bagi otoritas Beijing karena berjuang untuk menjinakkan oposisi publik terhadap pengetatan cengkeramannya atas kota.
Wancana soal undang-undang keamanan ini sudah menjadi perhatian pasar keuangan, pemerintah asing, kelompok hak asasi manusia dan beberapa lobi bisnis.
“Saya khawatir bahwa setelah penerapan undang-undang keamanan nasional, mereka akan mengejar orang-orang yang didakwa sebelumnya dan polisi akan semakin tak terkendali,” kata Twinnie (16), seorang siswa sekolah menengah yang menolak untuk memberikan nama belakangnya.
“Saya takut ditangkap tetapi saya masih harus keluar dan memprotes masa depan Hongkong.” Demonstrasi tersebut datang di tengah kekhawatiran akan nasib formula “satu negara, dua sistem” yang telah berjalan di Hongkong sejak kembalinya bekas jajahan Inggris ke pemerintahan China pada tahun 1997.
Pengaturan tersebut menjamin kebebasan luas kota yang tidak terlihat di daratan, termasuk pers bebas dan peradilan independen.
Unjuk rasa hari Minggu (24/5/20), yang terbesar sejak Covid-19 dimulai, awalnya diorganisir melawan RUU lagu kebangsaan tetapi undang-undang keamanan nasional yang diusulkan memicu seruan agar lebih banyak orang turun ke jalan.(cnbcindonesia/hm10)
