Naypyidaw, MISTAR.ID
Pemilu Myanmar 2020 kembali digelar. Partai Aung San Suu Kyi mutlak mendapatkan suara mayoritas dalam hasil resmi penghitungan suara pada Jumat (13/11/20). Hasil yang dirilis oleh komisi pemilihan umum (UEC) menunjukkan Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) memenangkan 346 kursi parlemen-lebih dari 50 persen total kursi. Angka resmi pemilihan suara masih terus dihitung hingga lima hari mendatang dan akan dirilis kemudian.
Partai Liga Demokrasi Nasional sebelumnya telah mendeklarasikan kemenangan, berdasarkan penghitungannya sendiri. Pendukung Suu Kyi telah lebih dulu merayakan kemenangan dengan konvoi di sejumlah jalan-jalan utama Myanmar.
“Orang-orang jelas menyadari perlunya NDL mendapatkan cukup suara untuk membentuk pemerintahan sendiri. Ini akan membantu ‘meminimalkan konflik politik’,” kata juru bicara NLD Myo Nyunt kepada media.
Baca juga: Myanmar Laporkan Kasus Covid-19 Pertama, Pengawas HAM: Memberikan Perasaan Aman Palsu
Pengumuman hasil pemilu kali ini sekaligus mengakhiri sengketa yang menuai kritik oleh kelompok hak asasi manusia dan partai oposisi yang berpihak pada militer. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang berpihak pada militer hanya memenangkan 25 kursi.
Mereka menuding pemungutan suara dilakukan secara tidak bebas dan adil. USDP juga menuntut UEC mundur dan melakukan pemungutan suara ulang. Sebaliknya, para pengamat justru menilai proses pemungutan suara di Myanmbar berlangsung lancar dan aman. Kendati angka partisipasi pemilih rendah karena lonjakan kasus infeksi virus corona.
Kontroversi sudah terjadi bahkan sebelum proses pemungutan suara dilakukan. Komisi Pemilihan Umum dituduh berkomplot dengan partai Suu Kyi dengan membatalkan pemungutan suara di beberapa wilayah yang bisa memenangkan partai-partai oposisi atau kritis terhadap pemerintah.UEC membantah hal tersebut dan menyatakan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah karena menjadi kawasan konflik bersenjata dengan gerilyawan etnis.
Baca juga: 126 Orang Tewas Akibat Tanah Longsor di Tambang Batu Giok Myanmar
Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di Myanmar, Thomas Andrews, mengkritik hal itu dengan mengatakan Myanmar tidak akan dapat mengadakan pemilu yang bebas dan adil selama hak memilih ditolak berdasarkan ras, etnis, agama, sama halnya dengan nasib etnis Rohingya.
Reputasi Suu Kyi juga mulai tercoreng terkait hal tersebut. Terutama ketika terjadi kampanye kontra-pemberontakan yang terjadi pada 2017. Kala itu tentara Myanmar melakukan pembantaian besar-besaran yang membuat sekitar 740 ribu etnis Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.
Andrews juga menyoroti minimnya akses partai oposisi kepada media serta penyensoran terhadap kritik kebijakan pemerintah. Suu Kyi semakin dianggap gagal menerapkan demokrasi setelah secara agresif menerapkan undang-undang pencemaran nama baik dan telekomunikasi terhadap jurnalis serta aktivis yang kritis kepada pemerintah dan militer. (cnn/hm09)
