24 C
Medan
Sunday, June 26, 2022
spot_img

Digaungkan, Gerakan Jutaan Massa Tolak Kudeta Di Myanmar

Naypyidaw, MISTAR.ID

Perlawanan kaum sipil menentang kudeta militer di Myanmar semakin sengit. Gerakan unjuk rasa melibatkan jutaan massa mulai digaungkan untuk menolak kudeta militer pada Rabu (17/2/21).

Seruan tersebut dilakukan demi menunjukkan bahwa klaim militer yang menyebut mendapat dukungan luas untuk menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Penasihat Negara Aung San Suu Kyi adalah palsu. Anggota senior partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Kyi Toe, menyerukan seluruh warga untuk bersatu melawan junta militer yang telah menghancurkan negara.

“Mari kita berbaris secara massal. Mari kita tunjukkan kekuatan kita melawan pemerintah kudeta yang telah menghancurkan masa depan pemuda, masa depan negara kami,” kata Kyi Toe melalui Facebook. Sejumlah aktivis demokrasi juga turut menyerukan semangat serupa.

Baca juga: 1.200 Warga Myanmar Dideportasi Dari Malaysia

“Mari mengumpulkan jutaan massa untuk menjatuhkan para diktator,” tulis seorang aktivis terkemuka Myanmar, Khin Sandar, di Facebook seperti dikutip media. Serangkaian demonstrasi memprotes langkah militer yang merebut kekuasaan pemerintah sipil terus terjadi secara sporadis dan kini semakin meluas sejak kudeta yang terjadi pada awal bulan ini.

Di tengah pemblokiran akses internet oleh junta militer, sejumlah demonstrasi tetap berlangsung terutama di kota-kota besar seperti Yangon dan Ibu Kota Naypyidaw. Aparat keamanan Myanmar juga dilaporkan sempat mengerahkan banyak kendaraan lapis baja ke kota-kota besar seperti Yangon, Myitkyina, dan Sittwe demi membendung protes anti-kudeta.

Melalui video yang beredar di Facebook, para pasukan keamanan bahkan terlihat melontarkan sejumlah tembakan demi membubarkan pengunjuk rasa di sebuah situs pembangkit listrik di Myitkyina, Negara Bagian Kachin, pada Minggu (14/2/21). Secara terpisah, media melaporkan lebih dari selusin truk polisi dengan empat kendaraan meriam air dikerahkan ke dekat Pagoda Sule di pusat Kota Yangon.

Sejumlah kedutaan besar negara Barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan 11 negara lain kompak mengeluarkan pernyataan yang menyerukan aparat keamanan Myanmar untuk “menahan diri dan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap para demonstran.”

Baca juga: Ribuan Demonstran Myanmar Konvoi Kendaraan Bermotor

Selain protes massa, junta militer Myanmar juga menghadapi sejumlah pemogokan mulai dari tenaga medis hingga para pegawai pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap kudeta.

Alih-alih mengembalikan kekuasaan, militer Myanmar malah memperpanjang masa penahanan Suu Kyi hingga pekan depan dan menambah dakwaan terhadap perempuan 75 tahun itu.

Militer Myanmar menjamin akan menggelar pemilihan umum dalam waktu dekat dan menyerahkan kembali kekuasaan. Meski begitu, sejumlah pihak tak percaya bahwa pemilu yang digelar akan berlangsung secara adil dan junta militer akan mengembalikan pemerintahan.

Suu Kyi Diadili Diam-diam Tanpa Pengacara

Persidangan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan Presiden Wyn Myint dilaporkan telah berlangsung sehari lebih cepat dari jadwal dan dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan pengacara.

Pengacara Suu Kyi semula mengatakan bahwa Suu Kyi dan Wyn Myint diagendakan akan hadir dalam persidangan Selasa 16 dan 17 Februari 2021. Namun, persidangan disebut dilakukan sehari lebih cepat setelah rezim junta militer mengajukan dakwaan baru terhadap Suu Kyi.

Baca juga: Puluhan Ribu Warga Myanmar Demo, Penahanan Suu Kyi Diperpanjang

Di luar gedung Pengadilan Naypyidaw, Hakim Nan Aye Mya Thiri mengatakan polisi memutuskan melangsungkan persidangan Suu Kyi dan Wyn Myint pada Selasa (16/2/21). Mya Thiri mengatakan Suu Kyi dan Wyn Myint hadir di pengadilan melalui tautan video conference dan keduanya tampak dalam keadaan sehat.

Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, mengatakan dia tiba di ruang sidang setelah video conference antara jaksa, hakim, dan Suu Kyi selesai. Sejak Suu Kyi ditahan militer dalam kudeta pada 1 Februari lalu, Maung Zaw dilarang bertemu kliennya tersebut. Dilaporkan, persidangan bisa berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun. Maung Zaw mengatakan Suu Kyi dan Win Myint akan melangsungkan sidang kedua mereka melalui video conference pada 1 Maret mendatang.

Setelah didakwa soal kepemilikan Walkie Talkie ilegal, Suu Kyi kembali menerima dakwaan baru terkait pelanggaran Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam. Dalam dakwaan baru itu, Suu Kyi dituduh melanggar aturan pemerintah terkait pandemi virus corona selama pemilu 2020. (cnn/hm09)

Related Articles

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: