Medan, MISTAR.ID
LBH Medan melakukan pendampingan hukum terhadap Herawaty yang merupakan Istri Mantan Petinju Juara Dunia Kelas Welter World Boxing Federation (WBF) Suwito Lagola.
Kepada wartawan, Rabu (27/10/21), Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Saputra SH menyebutkan bahwa Herawaty menjadi tersangka di Polres Langkat dalam perkara 378 KUHPidana tentang penipuan dan penggelapan.
Didampingi Marselinus Duha SH, Irvan mengatakan penetapan Tersangka terhadap Herawaty oleh Polres Langkat sangatlah keliru dan diduga menyalahi atauran hukum yang berlaku.
Baca juga:10 Negara yang Legalkan Ganja
Adapun penetapan Tersangka terhadap Herawaty berawal dari laporan KK yang merupakan pemberi pinjaman uang (Kreditur) kepada D dan Y (suami istri/Debitur) sekitar tahun 2018.
Dikatakan Irvan sebelum pinjaman tersebut diberikan, terlebih dahulu KK meminta syarat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) milik kepada D dan Y sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut.
Diketahui D dan Y mendapatkan pinjaman dengan sebelumnya meminta bantuan dari Herawaty yang dalam hal ini sebagai penghubung antara D, Y dan KK.
“Permintaan bantuan tersebut, Herawaty menghubungi tim survei (anggota KK) yang berinisial DM dan ES, kemudian DM dan ES bersama dengan Herawaty mendatangi rumah Y untuk membicarakan teknis dan syarat peminjaman uang,” ucapnya.
Kemudian disepakati pinjaman uang sebesar Rp150.000.000 dengan syarat awal berupa KTP dan Fotocopy SHM diduga Nomor : 131 tertanggal 01 Juli 1991, atas nama Darnan yang diterbitkan oleh BPN Langkat dengan terlebih dahulu dilakukan survei/pengecekan terhadap syarat-syarat yang diajukan D dan Y oleh DM dan ES.
Bahwa setelah dilakukanya Survei tersebut, sekitar tanggal 25 Juni 2018 dilakukanlah pencairan di Bank Sumut Syariáh yang beralamat di Jalan KH. Zainul Arifin Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sebesar Rp150.000.000, oleh KK kepada D dan Y dengan sebelumnya dipotong bunga 10% diawal sesuai kesepakatan perjanjian peminjaman antara D dan Y dengan KK, sehingga yang diterima oleh D dan Y sebesar Rp135.000.000,.
Setelah itu Herawaty, D, Y, DM, dan ES kemudian bertemu di Stabat City untuk diberikan komisi sebagaimana perjanjian awal kesepakatan antara mereka yaitu 10% dari hasil uang pinjaman.
“Uang komisi tersebut diduga diserahkan oleh Y kepada DM sebesar Rp15.000.000,- dan kemudian DM membagikan komisi tersebut kepada Herawaty sebesar Rp3.750.000,” ujarnya
Pasca pencairan D dan Y tidak pernah membayar cicilan pinjamnya kepada KK dengan alasan tidak sanggup, sehingga diduga tim survei mendatangi dan mengancam Herawaty agar utang tersebut dibayar oleh Herawaty dan jika tidak dibayar maka akan dilaporkan ke Polisi, padahal faktanya bukan Herawaty yang melakukan peminjaman.
Baca juga:OP Kesehatan Sumut Jalin Sinergitas dengan Dinkes
Diduga terus diancam Herawaty menjadi ketakutan dan kemudian membayar utang tersebut kepada KK melalui DM dan ES sebayak 2 kali yaitu pertama sebesar Rp9.000.000,- melalui BRI Link dan kedua sebesar Rp5.000.000, karena tidak dibayarkanya cicilan tersebut oleh D dan Y, maka KK melaporkannya ke Polres Langkat.
Atas laporan tersebut diduga D dan Y telah ditetapakan sebagai Tersangka. Kemudian berjalannya penyidikan, Polres Langkat juga menetapkan Herawaty sebagai tersangka karena diduga turut serta melakuakan tindak pidana penipupan (378 jo 55 KUHPidana).
Oleh karena itu LBH Medan menduga adanya kejanggalan atas penetapan Tersangka terhadap Herawaty.
Bagaimana mungkin Herawaty yang bukan peminjam dan tidak pernah menerima uang dari KK dijadikan sebagai Tersangka.
Hal ini jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku. Anehnya, terkait pinjam meminjam yang notabenenya adalah ranah hukum perdata diduga di paksakan jadi ranah Pidana.
Parahnya ketika diperiksa penyidik pembantu, Herawaty berulang kali dimintai untuk berdamai kepada KK dengan cara membayar pinjaman tersebut. Atas adanya kajanggalan tersebut diduga Herawaty merupakan Korban Kriminalisai karena hal yang dituduhkan kepadanya tidak pernah dilakuka Herawati.
Atas dugaan Kriminalisasi tersebut LBH Medan meminta kepada Kapolres Langkat untuk menghentikan perkara tersebut. LBH Medan menduga Penetapan Tersangka Herawaty telah melanggar Pasal 28D, Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 Ayat (2) dan (3) UU 39 tahun 1999 Tentang HAM, KUHAP, Pasal 7 DUHAM dan UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR.(amsal/hm06)
