Hakim Tak Sependapat dengan JPU, 2 Pejabat PPKAD Labusel Divonis 1 Tahun Penjara

Pembacaan putusan yang berlangsung di Cakra 2 PN Medan.(f:mistar/ist)
Pembacaan putusan yang berlangsung di Cakra 2 PN Medan.(f:mistar/ist)

Medan, MISTAR.ID

Ketua Majelis Hakim, Syafril Batubara menyatakan tidak satu pendapat dengan penuntut umum Kejati Sumatera Utara dalam mempertimbangannya saat membacakan putusan upah pungut, yang melibatkan pejabat PPKAD Labusel.

hal itu disampaikan dalam persidangan yang berlangsung di Cakra 2 PN Medan, Jumat (4/12/20).

Unsur secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tidak terbukti.

Baca Juga:Poldasu Tetapkan 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PBB Labura dan Labusel

Untuk itu majelis hakim menyatakan, melepaskan kedua terdakw,a yakni mantan Plt Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) Marahalim Harahap dan Kabid Pendapatan Salateli Laoli dari dakwaan primair.

Namun majelis hakim berkeyakinan unsur pidana dakwaan subsidair, pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terbukti.

Baca Juga:Mantan Plt Kadis dan Kabid Pendapatan Memohon Dibebaskan Jaksa 

Kedua terdakwa masing-masing divonis pidana 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 2 bulan.

Vonis majelis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 3 tahun. Sebab JPU dimotori Hendri Sipahutar sebelumnya menuntut kedua terdakwa agar dipidana masing-masing 1 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan.

“Baik JPU maupun penasihat hukum sebaiknya mempergunakan haknya,” pungkas Syafril beberapa saat sebelum mengetuk palu.

Usai persidangan JPU Hendri Sipahutar maupun ketua tim PH kedua terdakwa, Pris Madani saat dikonfirmasi awak media menyatakan pikir-pikir. Apakah menerima atau melakukan upaya hukum banding atas vonis yang baru dibacakan majelis hakim.

Terpisah, penasehat hukum kedua terdakwa melalui Pris Madani mengatakan menghormati sekaligus rada menyesalkan putusan majelis hakim karena tidak mempertimbangkan pledoi mereka.

Sebab dalam perkara penggunaan upah pungut Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) sektor perkebunan di Kabupaten Labura, kata Pris Madani, rujukannya adalah Pasal 4 Kep Menkeu No 1007 Tahun 2000 yang sumber hukumnya  Pasal 14 UU No 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Demikian seterusnya dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Labusel No 84 C Tahun 2011 dan No 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tara Cara Penggunaan Biaya Pemungutan Biaya PBB juga berdasarkan rujukan Pasal 4 Kep Menkeu No 1007 Tahun 2000.

Baca Juga:Korupsi Upah Pungut, Dua Mantan Kadis dan Kabid DPPKAD Labura Dituntut 4 Tahun Penjara

“Memang Pemerintahan Daerah (Pemda) tidak dilimpahkan kewenangan untuk melakukan penagihan. Sebab dalam penjelasan (Kepmenkeu, red) disebutkan hanya sebagai pemungut pajak,” urainya.

Di bagian lain majelis hakim tidak mempertimbangkan kesimpulan (BPK Perwakilan Sumut, red) tentang pemborosan. Majelis hakim menilai dana dari Pemerintah Pusat tersebut dibagi-bagikan kepada kedua kliennya seterusnya kepada beberapa pejabat dan Dinas PPKAD Kabupaten Labusel terkesan diperbolehkan namun harus sampai ke unsur pejabat di kecamatan, desa dan perangkatnya.

Sebab hal itu juga yang dimaksud oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut pada kesimpulannya yakni pemborosan. Perkara diberikannya insentif kepada beberapa pejabat dan Dinas PPKAD Kabupaten Labusel pada 2013, 2014 dan 2015 bukanlah perbuatan tindak pidana korupsi, pungkas Pris Madani.

Sementara sumber lainnya menyebutkan, kedua terdakwa kemungkinan akan terus melakukan upaya hukum sampai kasasi ke Mahkamah Agung (MA-RI).

Sebab dalam perkara tersebut diyakini tidak ditemukan indikasi korupsi dan jauh sebelum BPK Perwakilan Sumut melakukan audit, uang insentif DBH PBB sektor perkebunan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,9 miliar telah dikembalikan (193 jari sebelum aidit BPK perwakilan Sumut, red) bukan karena desakan penyidik Polda Sumut maupun Kejati Sumut, namun atas itikad baik kedua terdakwa. (amsal/hm01).