Jakarta, MISTAR.ID
Untuk memudahkan pemberian stimulus modal kerja bagi Usaha Kecil dan Mikro (UMKM), pemerintah tengah menyiapkan skemanya. Ini dirancang bagi mereka pelaku UMKM yang belum mengakses perbankan atau lembaga pembiayaan di tengah pandemi virus corona.
Asisten Deputi Permodalan Kementerian Koperasi dan UKM Fixy mengatakan skema itu diperlukan agar penyaluran stimulus lebih ekspansif dan dapat benar-benar membantu UMKM terdampak pandemi Covid-19.
“Ini memang yang sedang kami rumuskan untuk teman-teman, terutama untuk ultra mikro dan mikro. Pemerintah sedang mencoba merancang bagaimana mereka juga bisa dapat mengakses bantuan dari pemerintah untuk melaksanakan usahanya,” ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (10/7/20).
Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Dana Triliunan Kepada Usaha Mikro dan UMKM
Meski demikian, Fixy menegaskan bahwa bantuan tersebut berbeda dengan bantuan langsung tunai atau sembako dari pemerintah. Artinya, meski pelaku usaha ultra mikro telah mendapat bantuan berupa bansos dari kementerian sosial, mereka tetap berhak mendapatkan bantuan modal kerja dari pemerintah.
“Jadi kalau kami beri bantuan ini bukan seperti bantuan BLT yang dipakai untuk bantuan konsumsi misalnya bahan pokok. Bukan seperti itu, kalaupun nanti skemanya ini keluar, bantuan yang diberikan adalah untuk modal kerja. Jadi mungkin juga agak selektif juga,” tuturnya.
Baca Juga: Ketua OJK: Restrukturisasi Kredit Bisa Tembus Rp600 Triliun Â
Di samping itu, Fixy menegaskan skema pemberian modal kerja tetap memenuhi prinsip kehati-hatian agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Terutama untuk menghidupkan kembali UMKM yang mati akibat pandemi covid-19.
“Memang tidak bisa semua usaha yang mendapatkan bantuan ini, karena yang diberikan modal kerja adalah usaha-usaha yang masih bisa bekerja yang pelanggannya memang ada. Kalau usahanya masih dalam sektor yang dibatasi penuh, ya enggak bisa,” jelas Fixy.
Meski demikian Kementerian Koperasi dan UKM tetap mendorong pelaku usaha UMKM untuk membuka rekening di bank agar dapat mengakses modal dengan bunga rendah yang disiapkan pemerintah.
Pasalnya, selama ini banyak pelaku UMKM yang unbankable sulit mendapatkan stimulus berupa keringanan bunga dan penundaan kredit. Menurut Fixy, lembaganya mensinyalir ada 20 juta UMKM yang belum terhubung ke perbankan dan lembaga pembiayaan formal lainnya.
Hal ini menyebabkan mereka tak dapat mengakses pembiayaan dengan kredit murah yang disiapkan pemerintah. Seperti diketahui pemerintah menyiapkan stimulus bagi UMKM dengan anggaran Rp123,46 triliun.
Namun, hingga 9 Juli 2020 Kemenkop UKM mencatat penyalurannya masih sangat rendah yakni Rp8,42 triliun atau setara 6,82 persen dari pagu anggaran.(CNN/hm02)
