14.7 C
New York
Saturday, April 27, 2024

Komisi B DPRD Sumut: Batalkan Impor Beras

Medan, MISTAR.ID

Di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini, Indonesia dihadapkan pada polemik kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton. Kemudian, kebijakan ini mendapat protes keras dari berbagai pihak, termasuk dari partai pendukung Presiden RI Joko Widodo, yaitu PDIP.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Sugianto Makmur mengatakan kebijakan impor beras harus segera dibatalkan. Hal ini berdasarkan karena dalam perjalanannya keliling Sumatera Utara (Sumut), gabah sudah mulai tidak ada yang membeli.

“Contoh di daerah Dairi sudah turun harganya. Sudah turun pun tidak laku. Jadi masyarakat petani sekarang bingung, untuk kebutuhan diri sendiri tercukupi tapi untuk mereka mendapatkan biaya mereka tidak bisa menjual gabahnya,” ujar Sugianto pada wartawan, Rabu (24/3/21).

Baca Juga: Aulia Rachman Inginkan Warga Medan Tercover BPJS Kesehatan

Daripada pemerintah impor beras, sambung anggota dewan yang fokus pada permasalahan pertanian, perhutanan dan perdagangan di Sumut ini. Ia menyarankan lebih baik pemerintah pada saat ini menyerap gabah masyarakat.

“Saat ini gabah di Jawa Barat sudah turun di bawah Rp 3000, dan disini belum turun sejauh itu. Namun, ada kecenderungan bakal turun. Nah, selain gabah di Sumut gabah dari Aceh juga berlebih. Selama ini gabah dari Aceh itu jualnya ke Sumut,” sebutnya.

Lebih lanjut, Sugianto mengatakan sekarang harga gabah di Aceh sedang turun luar biasa sangat murah. Akibatnya ada sebagian daerah di Sumut tidak sadar sudah makan beras Aceh. Karena harga gabahnya di bawah harga di Sumut.

Baca Juga: Dinas TPH Tegaskan Produksi Beras di Sumut Surplus

“Maka kita harus melindungi petani di Sumut. Ya itulah ya biarlah Aceh menyelesaikannya. Kalaupun harga gabah lebih murah dari kita maka kita imbau Bulog Sumut untuk menyerap gabahnya,” terangnya.

Bahkan terkait wacana ini, Dia juga meminta agar Gubernur Sumut berani bersuara untuk menolak. Karena untuk kepentingan petani di Sumut.

“Saya melihat sejauh ini Gubernur masih kurang peka akan kebutuhan masyarakat kecil. Masyarakat kecil ini simpel hidupnya dia menanam dia memanen itu saja yang dikerjakannya. Maka bagian yang membuat mereka pusing itu harus diintervensi oleh pemerintah. Agar mereka tidak susah hidupnya. Mereka ingin menjual dengan harga yang bagus kalaupun tidak bagus janganlah susah hidupnya,” pungkasnya.(anita/hm02)

 

Related Articles

Latest Articles