Medan, MISTAR.ID
Imbas dari resesi global mulai tampak perlambatan ekonomi khususnya untuk beberapa usaha yang berorientasi global. Melambatnya perekonomian global memberikan tekanan terhadap penerimaan perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini dikatakan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo, Minggu (26/11/22).
“Mereka (perusahaan) lebih memilih untuk melakukan efisiensi agar dapat bertahan dan bersaing, sehingga rasionalisasi tenaga kerja menjadi langkah strategis yang dapat diambil. Maka, meningkatnya ancaman pengangguran tentu berdampak tidak baik bagi suatu negara karena akan meningkatkan masalah sosial,” sebut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU) ini.
Untuk itu, Wahyu menuturkan dalam hal ini pemerintah memang dapat mengambil kebijakan untuk dapat mengurangi dampak negatif dari ancaman resesi global tersebut.
Baca juga:Â Perasaan Buruk dan Ancaman Resesi Ekonomi Global, Elon Musk Berencana PHK Karyawan Tesla
Jika ancaman resesi ini terealisasi dan perekonomian kembali menurun, maka langkah yang instan yang dapat diambil pemerintah adalah melakukan stimulan dengan meringankan beban perusahaan melalui pemberian insentif pembebasan pajak, dan kemudahan dalam investasi.
“Implementasi UU Cipta Kerja secara nyata khususnya pada bagian investasi dapat diwujudkan. Dukungan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan kebijakan ini sangat penting. Jika tidak, maka kebijakan pemerintah pusat melalui upaya peningkatan penanaman modal tidak dapat terealisasi karena tidak didukung sampai tingkat daerah,” jelasnya.
Menurutnya, sampai saat ini, belum ada kontrol pemerintah yang nyata terkait keselarasan peningkatan penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal.
Baca juga:Â Sri Mulyani: Indonesia Masih Kebal Resesi di 2023
“Maka pemerintah harus tegas dan jelas dalam memberikan peluang investasi kepada investor. Masalah klise yang telah lama terjadi, masih belum dapat diatasi. Status lahan, peraturan terkait investasi yang berubah-ubah, lama waktu pengurusan izin yang lama, dan masalah kelembagaan lainnya masih terus berlangsung,” bebernya.
Ditambahkan Wahyu, di sisi lain walaupun minat investasi meningkat, namun capaian ini sebenarnya masih belum sesuai dengan kondisi idealnya. “Harusnya penanaman modal di Indonesia jauh lebih tinggi dari saat ini,” pungkasnya. (anita/hm09)
