Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo kemungkinan akan menyampaikan pengumuman kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak pada pekan depan.
Sinyal kenaikan harga BBM tersebut disebabkan oleh beban subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak pada tahun 2022 hingga Rp502 triliun. Oleh karena itu, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar.
Dihimpun dari berbagai sumber, berikut adalah potensi penyebab kenaikan harga BBM di Indonesia.
Baca juga:Menko Luhut: Pemerintah Masih Susun Skema Penyesuaian Subsidi BBM
Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia Cenderung Tinggi
Sebelumnya, dikutip dari Antara, Pertamina telah menaikkan harga BBM komersial, yaitu Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite, dan Pertamina Dex. Merujuk pernyataan Corporate Secretary Pertamina, Patra Niaga Irto Ginting, kenaikan harga ini disebabkan oleh harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) yang masih tinggi.
Harga minyak mentah sering kali bersifat fluktuatif, tetapi di Indonesia, saat ini, harganya masih cenderung tinggi. Berdasarkan catatan Pertamina, harga rata-rata ICP per Juli 2022 berada di kisaran $ 106,73 per barel atau lebih tinggi 24 persen daripada bulan Januari 2022.
Tensi Global dan Negara Produsen
Hampir lebih dari 50 persen pasukan minyak dunia berada di Timur Tengah dan berpusat di 5 negara, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait, dan Qatar.
Sebagaimana dilansir dari Antara, negara-negara tersebut cenderung memiliki tensi geopolitik yang tinggi sehingga membuat pasar khawatir bahwa suplai minyak akan berkurang. Alhasil, harga minyak secara global cenderung meningkat.
Bengkaknya Anggaran Subsidi
Selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, kenaikan harga BBM turut dipengaruhi oleh faktor internal. Sebagaimana dituliskan di atas, pemerintah harus membayarkan hingga Rp 502 triliun untuk memberikan subsidi BBM dan kompensasi energi bagi masyarakat.
Padahal, menurut Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Berly Martawardaya, jumlah anggaran tersebut dapat diminimalisasi dan dioptimalkan untuk pembangunan di bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Baca juga:Kenaikan BBM Tak Tuntas, Mahasiswa Minta DPRDSU Gunakan Hak Interplasi
Pengurangan Subsidi BBM
Terkait rencana kenaikan harga BBM tersebut, analis dari Climate Policy Initiative, Albertus Prabu Siagian, menyampaikan bahwa pengurangan kebijakan tersebut merupakan langkah baik. Ia menilai bahwa pengurangan anggaran subsidi BBM akan mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan energi.
Sementara itu, Aliansi Petani Indonesia mewanti-wanti pemerintah bahwa pasokan beras akan terganggu dan menipis apabila subsidi BBM dikurangi dan kenaikan harga BBM diberlakukan. (tempo/hm06)
