Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mengubah skema subsidi energi, khususnya elpiji (LPG) 3 kg secara bertahap mulai 2022 mendatang.
Menurut Sri Mulyani, subsidi akan diterima langsung oleh individu bersangkutan. Dalam hal ini, bendahara negara menuturkan bahwa acuan penyaluran subsidi energi adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebagai informasi, saat ini LPG 3 kg bisa dibeli oleh masyarakat umum baik yang tercatat dalam DTKS atau tidak.
“Pada 2022, kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran, melalui pelaksanaan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat,” ujarnya dalam rapat Paripurna DPR, baru-baru ini.
Baca Juga:Warga Keluhkan Kenaikan Harga Gas Elpiji 3 Kg
Untuk itu, pemerintah akan menyempurnakan DTKS dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler serta membangun sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi. “Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan,” imbuhnya.
Selain menyebut subsidi LPG tabung 3 kg, ia menuturkan pemerintah juga melihat peluang mengubah penyaluran subsidi solar menjadi berbasis penerima. Hal ini sejalan dengan masukan dari anggota DPR.
“Pemerintah juga mengapresiasi pandangan (DPR) agar subsidi solar diharapkan menjadi subsidi berbasis orang. Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran,” kata Ani, sapaan akrabnya.
Baca Juga:Terungkap Saat Reses DPRD, Gas Elpiji 3 Kg di Samosir Tak Tepat Sasaran
Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp134 triliun dalam RAPBN 2022. Angka itu naik 4,3 persen dibandingkan outlook 2021, yakni Rp128,5 triliun.
Dalam paparan sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan kenaikan subsidi energi mengikuti pertumbuhan harga minyak global yang turut mempengaruhi Indonesia Crude Price (ICP).
“Subsidi energi tahun depan memang mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga BBM, Rp134 triliun dibandingkan outlook tahun ini yang diperkirakan juga lebih tinggi dari anggaran awalnya yakni Rp128,5 triliun,” terangnya. (cnn/hm12)
