Sidikalang, MISTAR.ID
Warga yang berada di lingkaran PT Dairi Prima Mineral (DPM) Dairi melakukan aksi demo ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja menyampaikan aspirasi tolak PT DPM, Senin (3/5/21).
Masyarakat sipil lingkar tambang bersama aliansi NGO Dairi, Advokasi Tolak Tambang YDPK, BAKUMSU, PETRASA dan JATAM ini mendesak Pemkab Dairi agar mengambil sikap untuk menolak pertambangan guna menyelamatkan lingkungan hidup di Dairi.
Aksi tolak tambang itu disampaikan lewat 10 alasan. Pertama, dalam adendum ANDAL yang mencakup permintaan untuk mengubah fasilitas penyimpan bahan peledak KLHK yang belum memilki izin.
Baca Juga:Tolak Reformasi Pajak, Aksi Demo Ribuan Warga Ricuh
Kedua, adendum tidak lengkap karena tidak memiliki lampiran yang dipersyaratkan. Ketiga, pekerjaan yang dilakukan oleh goldern associates terjadi pada tahun 2010 di lokasi yang berbeda dan bukan dilokasi yang akhirnya dipilih PT DPM.
Keempat, seluruh wilayah tersebut berada di salah satu zona resiko gempa tertinggi di dunia dan runtuhnya bendungan juga akan menyebabkan banjir bandang. Kelima, PT DPM belum merancang fasilitas untuk dapat menahan banjir.
Keenam, tambang PT DPM dianggap illegal karena fasilitas penampungan tailingnya terlalu dekat dengan permukiman. Tujuh, mendukung operasi tambang PT DPM tengah mengajukan wilayah IPKKH seluas 123,82 HA dengan versi digital kalimat tidak ada.
Baca Juga:Ribuan Warga Inggris Demo Tolak Vaksinasi dan Pakai Masker
Delapan, sejumlah desa di lingkaran tambang akan terdampak. Sembilan, dokumen adendum tidak memuat analisis resiko bencana. Kesepuluh, penyimpangan hukum sehubungan dengan persetujuan tambang PT DPM.
Sebelumnya, aksi demo diterima tiga anggota DPRD dan massa diajak berdiskusi melalui beberapa perwakilan, tetapi massa menolak dan meminta DPRD agar ikut mendampingi massa ke Kantor Bupati Dairi.
Massa saling teriak meminta aspirasi mereka ditampung. Aksi ini dikawal personil Polri dan TNI.(manru/hm10)
