Dairi, MISTAR.ID
Warga dari tiga desa, yakni Desa Pegagan Julu VI, Kecamatan Sumbul, Desa Lau Bagot dan Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Dairi meminta pemilihan kepala desa mereka ditunda, Senin (22/11/21).
Permintaan penundaan tersebut akibat adanya dugaan persekongkolan jahat antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang juga bekerja di luar aturan dan peraturan hingga mengakibatkan hak konstitusi tiga orang bakal calon incumbent tidak diloloskan jadi calon tetap. Ketiga bakal calon tersebut yakni Janiriduan Bakara incumbent Desa Pegagan Julu VI, Sampe Bangun bakal calon di Desa Lau Bagot, dan Bilmar Sagala bakal calon di Desa Lau Sireme.
Juru bicara aksi Robinson Simbolon yang juga Sekretaris Desa Jaringan Pendamping Kebijakan (JPKP) Kabupaten Dairi menyampaikan pernyataan sikap agar Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu mengembalikan hak konstitusi ketiga calon incumbent tersebut yang dinilai terzolimi oleh BPD dan P2KD.
Baca Juga:Tolak RUU Cipta Kerja, Ratusan Buruh Demo DPRD Sumut
Selain meminta agar mengembalikan hak konstitusi, Bupati Dairi juga diminta menunda penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang berlangsung 25 November 2021. Para peserta aksi juga meminta Bupati Dairi agar menghentikan pendistrisibusian logistik dan fasilitas kepada tiga desa tersebut.
Peserta aksi diterima dua orang pimpinan DPRD Dairi yakni Helvensius Tondang dan Wanseptember Situmorang didampingi anggota DPRD Charles Tamba, Togar Pasaribu, Hendra Tambunan. Pimpinan dewan meminta peserta dalam membahas permasalahan itu dengan mediasi melalui 20 orang perwakilan peserta aksi di ruangan DPRD.
Baca Juga:Mahasiswa Demo Ketua DPRD Deli Serdang
Sebelumnya peserta aksi datang dengan menumpangi mobil pick up. Massa juga menggunakan pengeras suara langsung menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang.
Di Gedung DPRD sendiri saat itu sedang melaksanakan sidang paripurna agenda nota jawaban Bupati Dairi atas pemandangan umum anggota DPRD. (manru/hm14)
