Batu Bara, MISTAR.ID
Ketua TP-PKK Kabupaten Batu Bara Ny Maya Indriasari Zahir menyatakan mendukung kegiatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HKATP) yang merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.
Dukungan tersebut diungkapkan Ny Maya Indriasari Zahir pada pembukaan dialog forum pemangku kepentingan “Mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan, anak dan kelompok marginal” di Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram, Kamis (9/12/21).
Ny Maya bahkan berharap kegiatan tersebut bukan hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, namun bisa berdampak dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. “Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerjasama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik aktivis HAM perempuan, pemerintah, maupun masyarakat secara umum,” ujar Ny Maya.
Baca Juga:Dinas KUKM dan TP PKK Batu Bara Gelar Pelatihan Produk Hasil Laut
Menurut Maya, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.
Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Womens Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Womens Global Leadership. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.
Selain itu Maya juga menyampaikan dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.
“Saya selaku Ketua TP-PKK Kabupaten Batu Bara mengapresiasi kegiatan kampanye ini melalui diskusi yang dilaksanakan oleh Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Batu Bara dengan tema meningkatkan akses terhadap perlindungan sosial serta layanan publik bagi perempuan dan masyarakat marginal,” ujarnya. (ebson/hm12)
