Tanah Karo, MISTAR.ID
Mendindak lanjuti keluhan pengunjung wisata yang ingin mandi air belerang ke Pemandian Air Panas Desa Raja Berneh, dimana banyak pengutipan retribusi mulai dari pos pertama dikutip oleh sekelompok orang mengatasnamakan BUMDes Desa Doulu, Kecamatan Berastagi, sedangkan di pos kedua dikutp uang masuk dengan mengatasnamakan BUMDes Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Abel Tarawai Tarigan mengatakan, BUMDes itu sebenarnya hanya mengelolah aset desa yang ada dikampungnya, bukan milik Kabupaten atau di wilayah orang lain.
“Lah ini BUMDes Doulu justru mengutip retribusi jalan, sedangkan jalan tersebut adalah jalan Kabupaten dan pemandian air panas juga bukan wilayah mereka, itu sudah jelas ‘ PUNGLI’ namanya. Kalau pungli ya urusannya pidana. Kalau pidana ya akan dibawa ke rana Hukum,’ kata Abel kepada Tim Harian Mistar dikantornya pada Senin (1/3/21) pagi.
Baca Juga: Bangkitkan Pariwisata Karo, Bumdes Desa Doulu Aspal Jalan Pemandian Air Panas
Lanjut Kapala DPMD, kalau kami dari DPMD hanya bisa memberikan saran dan arahan, tidak bisa menghentikan mereka. Yang punya gawe untuk menghentikan Satua Polisi Pamong Praja (SatpolPP), ungkapnya.
Tetapi, sebagaimana yang sudah dilakukan Camat Berastagi, Satpol.PP juga sudah beberapa kali memberikan surat tegoran, tapi tak dianggap. Makanya beberapa hari lalu kita sudah rapatkan hal ini dengan beberapa Instansi termasuk juga dalam hal ini Polres Karo, selaku penegak hukum ikut hadir dalam rapat.
Untuk itu, kami dari Pemeritahan sudah menyerahkan tentang pengutipan liar yang dilakukan warga Doulu dan Semangat Gunung yang mengatasnamakan BUMDes ini kepihak yang berwajib. Biarlah mereka yang menyelesaikan, ungkap Abel lagi.
Baca Juga: Bangkitkan Pariwisata Karo, Bumdes Desa Doulu Aspal Jalan Pemandian Air Panas
“Banyak laporan masyarakat kalau mereka itu mengutip retribusi dengan arogan, itu saya akui. Karena saya saja yang menggunakan mobil dan pakaian dinas dikutip koq,” ujarnya sambil tertawa.
“Saran saya kepada desa – desa yang sudah mempunyai kepengurusan BUMDes ( sebanyak 160 desa dari 259 desa yang ada di Kabupaten Karo ), laksanakan program sesuai dengan aturan yang ada, cari potensi desa yang bisa dijual agar BUMDes mempunyai KAS dalam mengelolah usahanya, jangan caplok rana orang lain dan mementingkan diri sendiri,” pungkas Kepala DPMD. (Eva/Kia/hm13)
