Sidikalang, MISTAR.ID
Sejumlah pertanyaan dilontarkan dewan atas pendalaman anggota DPRD pada sidang paripurna nota jawaban Bupati Dairi atas pemandangan umum anggota DPRD terhadap nota pengantar Bupati Dairi pada sidang paripurna tentang rancangan APBD Dairi 2023 berlangsung di gedung DPRD Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Jumat (11/11/22).
Seketaris Daerah (Sekda) Dairi Budianta Pinem mengaku salah kepada anggota DPRD dan menyebut akan memperbaiki.
Pengakuan kesalahan oleh Sekda Dairi itu kepada anggota DPRD itu terkait penyusunan ranperda tentang APBD Dairi Tahun 2023 yang diawali dengan KUA PPAS APBD 2023 pada bulan Agustus lalu. Sesuai Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD T.A 2023 yang ditetapkan bulan Oktober 2022, lebih dahulu membahas dan menetapkan kembali KUA PPAS APBD 2023.
Baca juga:P.APBD Dairi T.A 2021 Disahkan DPRD
Dalam nota jawaban Bupati Dairi untuk penyusunan Ranperda APBD Dairi 2023 mempedomani Permendagri nomor 84 tahun 2023, mengacu kepada data transfer keuangan daerah(TKD) tahun anggaran 2023.
Sebagaimana tertuang dalam portal Kemenkeu RI sesuai surat Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-173/ PK/2022 tanggal 29 September 2022, hal penyampaian rincian alokasi transfer ke Daerah T.A 2023 dan pedoman atau tolak ukur menetapkan estimasi dana trasfer dan berubah memperoleh alokasi DAU sebesar Rp584.413.029.000 dana transfer khusus fisik dan non fisik sebesar Rp282.031.119.000, insentif fiskal sebesar Rp 33.666.172.000 dan DID nol.
Dua poin nota jawaban Bupati Dairi tersebut mengawali terjadinya perdebatan seru antara anggota DPRD Rukiatno Nainggolan dengan eksekutif, termasuk pertanyaan pendalaman pemandangan umum Rukiatno Nainggolan atas penetapan estimasi-estimasi perolehan dana transfer pemerintah pusat. Seperti dana transfer khusus semula ditargetkan nol rupiah kemudian memperoleh kurang lebih Rp282 miliar.
Kemudian target insentif fiskal nol rupiah lalu memperoleh Rp33 miliar dan sebaliknya DID semula target Rp3 Milliar menjadi nol rupiah. Oleh karena ituitu Rukiatno Nainggolan mempertanyakan kredibilitas kabinet Dairi Unggul dalam mengelola keuangan daerah terutama kredibiltas Seketaris Daerah Dairi Budianta Pinem selaku Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
Menjawab pertanyaan pedalaman Rukiatno Nainggolan itu, Sekda Budianta Pinem agak lama bungkam dan diskusi dengan Asisten 1 Jonny Hutasoit dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dekman Sitopu. lalu Sekda Budianta Pinem menjawab mengaku salah dan akan memperbaiki.
“Kami salah dan kami perbaiki pak dewan terhomat,” jawab Budianta Pinem .
Tidak puas atas jawaban itu Rukiatno Nainggolan kembali mencecar pertanyaan berikutnya, lagi-lagi Budianta Pinem bungkam dan jawaban diambil alih Jonny Hutasoit.
“Pak dewan kami yang terhormat, kalau boleh kami memohon supaya hal itu dibahas di rapat-rapat komisi dan rapat banggar lah pak dewan,” jawab Jonny Hutasoit ditimpali Budianta Pinem.
Sidang paripurna nota jawaban Bupati Dairi atas pemandangan umum 7 anggota DPRD dari 35 anggota DPRD Dairi dimulai pukul 14.00 WIB sampai lewat pukul 23.00 Jumat(11/11/22) dipimpin Ketua DPRD Sabam Sibarani.
Baca juga:Fraksi Demokrat Menolak Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dairi T.A 2020
Pertanyaan-pertanyaan pendalaman pemandangan umum tersebut didominasi 4 anggota DPRD Fraksi Demokrat diantaranya Rukiatno Nainggolan, Bona Sitindaon, Mardaulat Girsang dan Wansepteber Situmorang yang juga wakil ketua DPRD Dairi .
selain itu dua anggota DPRD Alfriansyah Ujung Fraksi Pertaki partai PKB dan Hendra C Tambunan Fraksi PDIP juga turut mencerca pihak eksekutif yang sempat membuat suasana sidang hening dan tegang.
Sidang paripurna nota jawaban Bupati Dairi atas pemandangan umum 7 anggota DPRD, dibacakan dan diwakili Sekda Budianta Pinem, berhubung Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu sedang berduka di Jakarta karena anak bungsu Bupati Dairi meninggal dunia Jumat(11/11/22) di Jakarta. Wakil Bupati Dairi Jimmy AL Sihombing kelihatan tidak hadir dalam sidang paripurna tersebut. (manru/hm06)
